SAMPIT,
PROKALTENG.CO–
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merespon cepat banyaknya
keluhan pedagang keliling yang keberatan karena dilarang berjualan di areal
Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit, dengan alasan mencegah
penularan Covid-19.
Pemerintah menggelar
rapat untuk mencari solusi terbaik. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil
Bupati Kabupaten Kotim Irawati dan dihadiri sejumlah instansi terkait, camat,
pihak perusahaan dan perwakilan para pedagang.
“Kami meminta
perusahaan agar dapat mempertimbangkan kembali, para pedagang bisa berjualan di
lingkungan perkebunan, walaupun saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir,”
ujar Irawati saat dibincangi, Kamis (25/3).
Menurut Irawati para
pedagang keliling merasakan sangat terdampak atas pandemi Covid-19 yang terjadi
hampir satu tahun ini, kondisi perekonomian mereka menurun. Kondisi tersebut
diperparah dengan kebijakan banyak perusahaan besar swasta yang melarang
pedagang masuk berjualan di areal perusahaan mereka.
“Kita disini
mencari solusi untuk membantu para pedagang, tentu perlu pendekatan kepada pihak
perusahaan supaya ada titik temu, saya minta pihak kecamatan membantu para
pedagang karena mereka yang lebih tahu kondisinya. Silakan bersurat kepada
perusahaan untuk memfasilitasi sesuai harapan pedagang,” tegas Irawati.
Mantan Anggota DPRD
Kalteng ini juga mengatakan pemerintah saat ini sedang berupaya memulihkan
ekonomi, tetapi harus tetap menjalankan
langkah-langkah penanggulangan penularan Covid-19, maka dari itu pihaknya
mengundang perwakilan perusahaan untuk bisa bagaimana bisa menyamakan persepsi
agar para pedagang bisa kembali berjualan.
“Saya
mengapresiasi perusahaan besar swasta yang sudah membuka diri untuk membantu
pedagang keliling, dan mereka juga sudah menyiapkan satu lokasi khusus untuk
pedagang berjualan, sehingga transaksi yang terjadi di satu titik dan tetap
menerapkan protokol kesehatan,” ucap Irawati.
Dirinya berharap
semakin banyak perusahaan yang terbuka membantu pedagang keliling dengan
kembali mengizinkan mereka berjualan di lingkungan perusahaan. Terkait aturan
ketat protokol kesehatan, menurutnya memang wajib terus dijalankan, bahkan para
pedagang bersedia kalau mereka harus menjalani tes swab.
“Saya rasa ini
bisa diatur sehingga ekonomi masyarakat kembali bisa berjalan, tetapi mereka
tidak mengabaikan protokol kesehatan, dan kalau mereka para pedagang harus
menjalani tes swab untuk membuktikan mereka tidak terpapar Covid-19 mereka juga
akan siap, jadi perusahaan lah yang membantu agar mereka bisa berdagang
kembali,” tutupnya.