SAMPIT, PROKALTENG.CO – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor kembali memerintahkan kepada seluruh camat, lurah, kepala desa, dan juga ketua RT untuk mendata dan selalu memperhatikan warganya yang tidak mampu. Hal ini sebagai langkah agar dapat mengetahui warga yang dinilai tidak mampu, sehingga mereka tidak sampai kelaparan ataupun sakit parah.
“Saya ingatkan kembali, kepada semua camat, lurah, kepala desa dan ketua RT agar jangan sampai ada warganya yang kelaparan atau sakit, dan tidak mampu untuk, karena mereka merupakan tanggungjawab kita semua," kata Halikin, Kamis (21/10).
Menurutnya masyarakat yang tidak mampu itu merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya Bupati melainkan seluruh kepala dinas, camat, lurah, kepala desa maupun ketua RT. Dirinya menilai pejabat itu diamanahkan oleh rakyat, oleh karena itu pendataan masyarakat yang tidak mampu itu sangat penting dilakukan biar mereka segera dapat bentuan maupun jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.
"Pendataan itu sangat penting, kalau ada masyarakat yang kekurangan kebutuhan pokok atau sakit tidak bisa berobat ke dokter atau fasilitas kesehatan, karena tidak memiliki biaya, segera dapat dilakukan penanganan, saya tidak ingin ada warga Kabupaten Kotim yang kelaparan ataupun sakit kerena tidak ada biaya berobat," ujar Halikin.
Dirinya juga mengatakan untuk jaminan kesehatan itu, pihaknya telah menganggarkan setidaknya Rp 53 miliar per tahunnya, hal itu dilakukan agar masyarakat Kabupaten Kotim dapat dijamin kesehatannya dan itu juga merupakan program utama pasangan Harati saat mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada tahun 2020 kemarin.
SAMPIT, PROKALTENG.CO – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor kembali memerintahkan kepada seluruh camat, lurah, kepala desa, dan juga ketua RT untuk mendata dan selalu memperhatikan warganya yang tidak mampu. Hal ini sebagai langkah agar dapat mengetahui warga yang dinilai tidak mampu, sehingga mereka tidak sampai kelaparan ataupun sakit parah.
“Saya ingatkan kembali, kepada semua camat, lurah, kepala desa dan ketua RT agar jangan sampai ada warganya yang kelaparan atau sakit, dan tidak mampu untuk, karena mereka merupakan tanggungjawab kita semua," kata Halikin, Kamis (21/10).
Menurutnya masyarakat yang tidak mampu itu merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya Bupati melainkan seluruh kepala dinas, camat, lurah, kepala desa maupun ketua RT. Dirinya menilai pejabat itu diamanahkan oleh rakyat, oleh karena itu pendataan masyarakat yang tidak mampu itu sangat penting dilakukan biar mereka segera dapat bentuan maupun jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.
"Pendataan itu sangat penting, kalau ada masyarakat yang kekurangan kebutuhan pokok atau sakit tidak bisa berobat ke dokter atau fasilitas kesehatan, karena tidak memiliki biaya, segera dapat dilakukan penanganan, saya tidak ingin ada warga Kabupaten Kotim yang kelaparan ataupun sakit kerena tidak ada biaya berobat," ujar Halikin.
Dirinya juga mengatakan untuk jaminan kesehatan itu, pihaknya telah menganggarkan setidaknya Rp 53 miliar per tahunnya, hal itu dilakukan agar masyarakat Kabupaten Kotim dapat dijamin kesehatannya dan itu juga merupakan program utama pasangan Harati saat mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada tahun 2020 kemarin.
