PURUK CAHU-Bupati Murung Raya
(Mura) Perdie M Yoseph menyarankan agar calon mahasiswa yang mendapat bantuan
biaya pendidikan dari pemerintah daerah tidak lagi mengambil jurusan ilmu pendidikan
(guru) maupun tenaga kesehatan. Sebab lanjut Bupati, akan membuat penumpukan
tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan, sementara kuota yang dibutuhkan
setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sangat terbatas.
“Saya minta agar para ASN bisa
memberitahukan permasalahan ini kepada keluarganya kebetulan anaknya atau
putra-putri yang mau menempuh pendidikan di pergurun tinggi,†ucap Perdie saat
memimpin upacara gabungan di halaman kantor Bupati Mura, Senin (4/11).
Menurut Perdie, memang sah-sah
saja bila mengambil jurusan pendidikan dan kesehatan, namun harus menjadi
pertimbangan ke depannya tentang ketersediaan lapangan pekerjaan atau kuota
yang dibutuhkan untuk guru maupun tenaga kesehatan.
“Jadi guru memang sangat
penting dan jadi perawat juga demikian, tapi patut manjadi perhatian bila sudah
lulus tentu banyak persaingan serta kecil peluangnya untuk mendapat pekerjaan,â€
jelas Perdie.
Untuk itu, menurut Perdie
diharapkan calon mahasiswa asal Mura bisa lebih bervariasi lagi dalam mengambil
jurusan pendidikan yang lain dari ilmu pendidikan dan kesehatan.
“Salah satu contohnya dengan
berpindahnya Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan tentu akan lebih banyak
menyerap tenaga kerja. Bila anak muda kita bervariasi disiplin ilmunya tentu
semua akan mengisi lowongan pekerjaan sesuai displin ilmu dan tidak akan
diambil dari tenaga dari luar,†jelas Perdie lagi.
Pemkab Mura dipastikan akan
menggelontorkan sebanyak Rp12,5 miliar setiap tahun anggaran untuk bantuan
biaya pendidikan bagi mahasiswa maupun mahasiswi asal Kabupaten Mura.
Menurut Perdie, dana tersebut
akan terus dianggaran sampai tahun 2023 nanti atau berakhirnya masa jabatan
dirinya sebagai Bupati bersama Rejikinoor sebagai Wakil Bupati Mura.
“Dengan adanya penanda
tanganan atau teken kontrak kerjasama penyaluran bantuan biaya pendidikan
tersebut artinya janji pasangan PRO telah terealisasi pada masa kampanye di
Pilkada tahun 2018 lalu,†ungkap Perdie.
Untuk penerima manfaat bantuan
biaya pendidikan, Perdie menjelaskan bukan hanya diberikan kepada mereka yang
baru tahun ini memulai aktivitas pendidikan di perguruan tinggi, akan tetapi
juga diberikan ke mereka yang sudah mengeyanyam pendidikan satu atau dua tahun
dari beberapa desa sekitar.
“Dengan adanya bantuan
ini kami bebaskan biaya kuliah di mana saja mereka kuliah di seluruh Indonesia,
yang penting asal mereka dari Murung Raya. Dengan besaran bantuan di berikan
sebanyak Rp 10 juta setiap tahun anggaran melalui sistem transfer ke rekening
masing-masing penerima,†pungkas Perdie. (her/uni)