BUNTOK–Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Selatan (Barsel) mengatakan, sebagai
aparatur yang memegang suatu jabatan, baik itu kepala dinas, kepala badan
hingga kepala kantor yang ada di lingkungan Pemkab Barsel, pastinya harus siap
untuk menerima krtitikan yang pedas dari masyarakat atau dari lembaga-lembaga
yang fungsinya sebagai kontrol.
“Dan bila tidak siap untuk
dikritik, dipersilahkan untuk mundur saja dari jabatannya,†kata Tamarzam Kamis
(3/10).
Tamarzam mengatakan, di era
globalisasi saat ini tidak ada lagi yang harus ditutup-tutupi, khususnya
terhadap kinerja dari apara aparatur sebagai penggerak roda pembangunan,
terutama di Lingkup Pemkab Barsel.
“Sebab kalau ada yang
ditutup-tutupi, maka hal itu akan dapat menyebabkan suatu pertanyaan di tengah
masyarakat yang nantinya akan menjadi penilaian buruk,” katanya.
Legislator asal PDIP Barsel itu mengatakan, dengan tidak
ditutup-tutupinya apa yang menyangkut kinerja aparatur dalam menjalankan
program kerjanya terhadap kemajuan Barsel, tentunya akan memberikan kepercayaan
terhadap masyarakat, bahwa Perangkat Daerah (PD) di Barsel dari tahun ke tahun
memang betul-betul menjalankan tugasnya sebagai aparatur pemerintah.
Terkait ekspose,kata dia,
tentunya sangat perlu bagi kinerja
Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemkab Barsel. Ekspose, kata dia lagi, sudah
tentu melalui media masa yang merupakan fungsi kontrol dari kinerja aparatur
pemerintah itu sendiri. Itu dimaksudkan, kata Tamarzam, supaya diketahui secara
jelas, sejauh mana fungsi dan tugas utama dari PD dalam menjalankan semua
program kerjanya, terkait kemajuan pembangunan di Kabupaten Barsel di tahun
2019 ini.
Wakil rakyat dapil I Barsel
itu menyarankan, agar pemerintah daerah Barsel dalam hal ini bupati, wakil bupati dan sekda maksimal dalam
memonitor dan mengevaluasi kinerja para PNS selaku aparatur pemerintah di tahun
2019, terutama dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apabila ada SOPD yang tidak
mencapai target PAD, dapat kiranya diberikan sangsi,â€pintanya tegas.
Penting untuk diketahui, kata
dia, bahwa persoalam yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan
(Barsel) adalah perlunya penanganan yang cepat oleh pejabat struktural.
“Khususnya pejabat eselon II, III dan IV, harus mempunyai rasa memiliki dan
tanggungjawab akan keberhasilan tugasnya,â€harapnya.
Setiap pejabat struktural,
lanjut anggota legislatif itu, harus mempunyai tanggungjawab pada subyek sesuai
tugas pokok dan fungsinya, termasuk respon kepekaan terhadap perkembangannya
yang terjadi dalam lingkup tugas.
Penugasan bekerja, kata dia,
tidak semata-mata yang hanya dapat dalam perintah atasan, akan tetapi segala
improvisasi dan perkembangannya harus di ikuti dengan kepekaan. “Demikian pula
respon dan feed back masyarakat juga
menjadi bahan pertimbangan, sehingga perlu secara terus menerus di ikuti
perkembangannya dengan arif dan sabar kita meresponnya,†ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa baik dan
buruknya pelayanan kepada masyarakat tergantung dari pelayanan PNS khususnya para
eselon II, III dan IV. “Oleh karena itu diharapkan dengan telah di bekali
dengan diklat serta pelatihan-pelatihan yang sering kali dilaksanakan, maka
pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi di tahun 2019 ini,â€pintanya. (ner/ala)