JAKARTA – Manajemen PT ASABRI membantah
tuduhan korupsi di internal perusahaannya. Mereka menyebut proses penerimaan
premi hingga pembayaran klaim tetap berjalan normal seperti biasa.
Hal itu disampaikan Direktur
Utama ASABRI Letjen TNI (pur) Sonny Widjaja dalam keterangan tertulis yang
diterima Jawa Pos kemarin. Dia menegaskan, tidak ada masalah dengan kondisi
internal perseroan. Kabar tentang ASABRI yang beredar luas di berbagai media,
menurut dia, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
“Kegiatan operasional ASABRI berjalan dengan normal dan baik. ASABRI
dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya,†ujarnya.
Terkait kinerja portofolio saham
ASABRI di pasar saham yang berguguran, Sonny mengakui ada beberapa penurunan
nilai investasi. Namun, menurut dia, hal itu tidak berkaitan dengan kinerja
ASABRI, melainkan kondisi pasar modal Indonesia yang memang sedang tidak baik.
“Penurunan nilai investasi ini hanya sementara. Manajemen ASABRI
memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut. Dalam melakukan
penempatan investasi, ASABRI senantiasa mengedepankan kepentingan perusahaan
sesuai dengan kondisi yang dihadapi,†jelasnya.
Sebagai informasi, setidaknya ada
12 emiten dalam portofolio saham ASABRI. Mayoritas saham tersebut mengalami
penurunan signifikan sejak penutupan perdagangan 2017 hingga penutupan
perdagangan 2019. Jika dilihat dari portofolionya, rata-rata saham yang dibeli
perseroan adalah saham-saham yang biasa disebut small-cap stocks atau saham
dengan kapitalisasi kecil tetapi volatilitas harganya sangat tinggi.
Sonny menambahkan, dalam
menjalankan kegiatan usaha, ASABRI selalu menerapkan prinsip good corporate
governance serta patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. â€Manajemen
ASABRI terus berupaya dan bekerja keras semaksimal mungkin dalam rangka
memberikan kinerja terbaik kepada seluruh peserta ASABRI dan stakeholders,â€
imbuhnya.
Meski Dirut ASABRI membantah ada
masalah, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD tetap merespons dugaan korupsi
tersebut. Dia menegaskan lagi bahwa pekan ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri
Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir bakal dia undang untuk mencari tahu
persoalan yang tengah dihadapi perusahaan tersebut. Apabila dugaan korupsi
benar-benar tampak, Mahfud memastikan pemerintah akan meneruskannya kepada
penegak hukum.
Namun, lanjut Mahfud, pemerintah
juga harus proporsional. Dugaan korupsi di ASABRI harus dipastikan lebih dulu
sebelum ditindak. â€Yang penting kami pastikan dulu bahwa (dugaan korupsi) itu
ada apa tidak,†ungkapnya. Sejauh ini, pihaknya melihat ada kesamaan pola
antara masalah ASABRI dan PT Asuransi Jiwasraya.
Di sisi lain, Wamen BUMN Kartiko
Wirjoatmodjo menambahkan, Kementerian BUMN akan merombak jajaran direksi
ASABRI. â€Ya saya kira pasti (perubahan manajemen ASABRI), tahun ini,†tegasnya.
Kementerian BUMN juga terus
berkoordinasi dengan regulator lainnya. Kartiko menyebutkan, ASABRI termasuk
asuransi sosial. Karena itu, langkah penyelesaiannya pasti berbeda dengan
Jiwasraya. Penyelesaian masalah tidak bisa dilakukan secara
business-to-business (B2B). Namun, dia meyakini solusi akan muncul setelah
koordinasi dengan otoritas terkait. (JPC/KPC)