.jpg "ada-wilayah-yang-sulit-dilalui-lewat-darat")
PALANGKA
RAYA- Di tengah pandemi Covid-19, Gubernur Sugianto
Sabran memutuskan untuk melihat kondisi desa-desa di pedalaman Kalteng lewat
pantauan udara. Meskipun tidak menginjak kakinya secara langsung ke desa-desa
itu, gubernur bisa merasakan kondisi rakyatnya. Sebagian wilayah masih sulit
dijangkau melalui jalur darat. Kondisi ini pun jadi perhatian serius orang
nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini. Â
Sugianto Sabran
melakukan pemonitoran wilayah Kalteng melalui udara, khususnya desa-desa di wilayah
pelosok yang sulit dijangkau melalui darat. Hal ini dilakukan gubernur untuk melihat
kondisi Kalteng di tengah pandemi Covid-19, di samping untuk mengevaluasi
program bantuan bagi masyarakat, baik bantuan pribadi yang sudah disalurkan
maupun bantuan pemerintah provinsi dan pusat nantinya.
Gubernur bersama Anggota
Komisi III DPR RI Dapil Kalteng H Agustiar Sabran terbang dari Pangkalan Bun, lalu
memantau wilayah Seruyan dan Kotawaringin Timur (Kotim), sebelum mendarat di
Kota Palangka Raya.
“Kami melihat kondisi desa
di pedalaman lewat udara. Ada wilayah yang sulit dilalui akses darat atau menggunakan
mobil. Harus menggunakan perahu atau kelotok, karena akses menuju ke permukiman
warga tidak tembus lewat darat. Ini jadi bahan evaluasi kami dalam penyaluran
bantuan atau kunjungan kerja melihat pembangunan di wilayah pelosok,†kata
Sugianto, Rabu (29/4).
Orang nomor satu di
Kalteng itu menyebutkan, dari pantauan udara terlihat aktivitas di wilayah
sungai di Sampit, Seruyan, Pangkalan Bun, Katingan, hingga Sungai Kahayan.
Pemerintah, kata gubernur, terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat
memberikan bantuan sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) secara bertahap
bagi masyarakat, menjangkau sampai ke wilayah pelosok.
“Dari udara kami bisa
melihat kondisi wilayah maupun aktivitas sungai, dunia usaha pertambangan, maupun
perkebunan. Pengalaman kami saat memantau sektor pertambangan di DAS Barito dan
Sampit, kami melihat ada banyak aktivitas, tapi mengapa sebelumnya royaltinya
sedikit. Setelah kami bersikap tegas dalam mengawasi pajak dan royalti, rupanya
hasil untuk Kalteng tinggi dan banyak. Buktinya, 2017-2019 bisa tembus angka
Rp2 triliun. Padahala saat awal menjabat (2016), hanya mencapai rata-rata di
bawah Rp800 miliar. Inilah komitmen kami untuk meningkatkan PAD Kalteng supaya
terus naik,†jelas gubernur.
Sementara itu, Agustiar
Sabran yang saat monitoring tersebut juga melakukan rapat melalui video
conference dengan Komisi III dan KPK, mendorong aparat penegak hukum agar dapat
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bantuan sosial maupun kondisi di
berbagai daerah terkait penanganan Covid-19.
“Sebagai mitra kerja
dari kejaksaan, kepolisian, hingga KPK, kami mendorong peningkatan pengawasan
dan pemantauan penanganan dampak sosial serta bantuan sosial di berbagai
daerah,” tuturnya.
Agustiar menyebutkan,
langkah yang dilakukan gubernur dengan terjun ke lapangan memberikan bantuan,
baik pribadi maupun atas nama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, harus
terus didorong dan didukung, sehingga masyarakat yang menerima bantuan ini bisa
diringankan beban hidupnya dalam situasi seperti saat ini.
“Saat monitoring udara, kami melihat ada banyak
permukiman penduduk di pinggiran sungai. Ada juga wilayah yang sulit ditembus
menggunakan akses darat. Ini jadi bahan evaluasi dalam penyaluran bantuan nantinya.
Kami juga mengusulkan agar Pak Gubernur dapat turun langsung lagi untuk melihat
desa-desa di pelosok wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito,†pungkasnya.