26.6 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Gubernur : Bantuan untuk Korban Banjir Jangan Ada Dikorupsi

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), hingga kini masih dilanda banjir.  Banjir tidak hanya menggenangi wilayah di 6 kecamatan wilayah Utara saja, tapi meluas di sejumlah desa bagian Hilir seperti di Kecamatan Parenggean dan Kotabesi.

Meluasnya kondisi banjir yang terjadi di Bumi Habaring Hurung (sebutan daerah Kotim red) menjadi perhatian serius oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Untuk memastikan penanganan banjir, Gubernur turun langsung ke lokasi banjir di wilayah Utara Kotim. Tepatnya di Desa Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Selasa (7/9). 

Kehadiran Gubernur Kalteng didampingi Bupati Kotim, H Halikinnor, Wakil Ketua DPRD, Rudiannur, Kapolres dan Dandim 1015/Sampit. Di lokasi banjir, gubernur dan bupati mendatangi warga dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir. 

Baca Juga :  Disbudpar Kenalkan Cara Perawatan Benda Budaya

Gubernur mengatakan, kunjungan yang dilakukannya ke wilayah pedalaman Kotim itu untuk melihat secara langsung penanganan banjir dan memastikan bantuan yang diberikan dari pihak kabupaten dan provinsi apakah sudah sampai dan tepat sasaran. 

“Hari ini saya menyerahkan bantuan  bagi warga yang terdampak banjir di Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu sebanyak 3.000 paket sembako. Masing-masing paket berisi beras, sembako, vitamin serta bantuan pribadi berupa uang tunai,” terang Sugianto Sabran.

Dia mengatakan, dirinya tidak ingin bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak sampai ke masyarakat. Saya minta Forkopimda Provinsi periksa bantuan yang mengalir dari Pemprov maupun Kabupaten/Kota tidak ada korupsi, tidak ada potong memotong.

Baca Juga :  Ada 1.575 Titik Api di Kalteng

“Kalau terjadi ada korupsi, potong memotong terhadap bantuan bagi warga terdampak banjir, maka akan ada sanksi ,” tegasnya.

Dia meminta, kepada pimpinan dari segala jenjang, terkhusus bagi kepala daerah tingkat Kabupaten/ Kota harus berda di tengah-tengah masyarakat. “Sebagai pelayanan masyarakat, kita harus turun melihat kondisi mereka, bukan menerima laporan di atas kertas saja,” tandasnya.

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), hingga kini masih dilanda banjir.  Banjir tidak hanya menggenangi wilayah di 6 kecamatan wilayah Utara saja, tapi meluas di sejumlah desa bagian Hilir seperti di Kecamatan Parenggean dan Kotabesi.

Meluasnya kondisi banjir yang terjadi di Bumi Habaring Hurung (sebutan daerah Kotim red) menjadi perhatian serius oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Untuk memastikan penanganan banjir, Gubernur turun langsung ke lokasi banjir di wilayah Utara Kotim. Tepatnya di Desa Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Selasa (7/9). 

Kehadiran Gubernur Kalteng didampingi Bupati Kotim, H Halikinnor, Wakil Ketua DPRD, Rudiannur, Kapolres dan Dandim 1015/Sampit. Di lokasi banjir, gubernur dan bupati mendatangi warga dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir. 

Baca Juga :  Disbudpar Kenalkan Cara Perawatan Benda Budaya

Gubernur mengatakan, kunjungan yang dilakukannya ke wilayah pedalaman Kotim itu untuk melihat secara langsung penanganan banjir dan memastikan bantuan yang diberikan dari pihak kabupaten dan provinsi apakah sudah sampai dan tepat sasaran. 

“Hari ini saya menyerahkan bantuan  bagi warga yang terdampak banjir di Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu sebanyak 3.000 paket sembako. Masing-masing paket berisi beras, sembako, vitamin serta bantuan pribadi berupa uang tunai,” terang Sugianto Sabran.

Dia mengatakan, dirinya tidak ingin bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak sampai ke masyarakat. Saya minta Forkopimda Provinsi periksa bantuan yang mengalir dari Pemprov maupun Kabupaten/Kota tidak ada korupsi, tidak ada potong memotong.

Baca Juga :  Ada 1.575 Titik Api di Kalteng

“Kalau terjadi ada korupsi, potong memotong terhadap bantuan bagi warga terdampak banjir, maka akan ada sanksi ,” tegasnya.

Dia meminta, kepada pimpinan dari segala jenjang, terkhusus bagi kepala daerah tingkat Kabupaten/ Kota harus berda di tengah-tengah masyarakat. “Sebagai pelayanan masyarakat, kita harus turun melihat kondisi mereka, bukan menerima laporan di atas kertas saja,” tandasnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru