33.2 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Kondisi Pelabuhan Mintin-Anjir Sampit Memprihatinkan

PULANG PISAU – Kondisi pelabuhan feri
Mintin dan Anjir Sampit Kecamatan Kahayan Hilir semakin memprihatinkan.
Pelabuhan dengan konstruksi kayu itu hingga saat ini belum ada tanda-tanda
diperbaiki. Padahal pelabuhan feri tersebut merupakan feri paling ramai. Hal
ini terlihat banyaknya mobil yang setiap hari melalui pelabuhan itu.

“Lantainya banyak berlubang dan membahayakan,” kata
Asih salah satu pengguna jasa penyeberangan di wilayah tersebut.

Padahal, lanjut dia, pengguna feri tersebut membayar
mahal untuk menyeberang. “Untuk mobil sekali jalan Rp50 ribu. Tetapi fasilitas
yang disediakan tidak sesuai. Semestinya kalau masyarakat sudah membayar,
fasilitasnya juga harus diperhatikan. Jangan kalau sudah terjadi apa-apa baru
rebut,” keluhnya.

Baca Juga :  SMAN Pandih Batu Dinilai Layak Laksanakan PTM

Dia juga mengaku tidak tahu persis penanganan
pelabuhan itu kewenangan siapa. “Apakah itu kewenangan pemerintah atau
pengelola feri. Tetapi terlepas dari itu, yang diperlukan masyarakat adalah
fasilitas yang memadai. Pasalnya masyarakat sudah membayar dan itu pastinya
sebagian juga masuk untuk pendapatan daerah,” tegasnya.

Semestinya, lanjut dia, instansi terkait harus
sering melakukan monitoring terkait kelayakan pelabuhan. “Kalau tidak layak
segera lakukan koordinasi untuk penanganan. Jangan terlambat dan menunggu
hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (art/uni
/ctk/nto)

PULANG PISAU – Kondisi pelabuhan feri
Mintin dan Anjir Sampit Kecamatan Kahayan Hilir semakin memprihatinkan.
Pelabuhan dengan konstruksi kayu itu hingga saat ini belum ada tanda-tanda
diperbaiki. Padahal pelabuhan feri tersebut merupakan feri paling ramai. Hal
ini terlihat banyaknya mobil yang setiap hari melalui pelabuhan itu.

“Lantainya banyak berlubang dan membahayakan,” kata
Asih salah satu pengguna jasa penyeberangan di wilayah tersebut.

Padahal, lanjut dia, pengguna feri tersebut membayar
mahal untuk menyeberang. “Untuk mobil sekali jalan Rp50 ribu. Tetapi fasilitas
yang disediakan tidak sesuai. Semestinya kalau masyarakat sudah membayar,
fasilitasnya juga harus diperhatikan. Jangan kalau sudah terjadi apa-apa baru
rebut,” keluhnya.

Baca Juga :  SMAN Pandih Batu Dinilai Layak Laksanakan PTM

Dia juga mengaku tidak tahu persis penanganan
pelabuhan itu kewenangan siapa. “Apakah itu kewenangan pemerintah atau
pengelola feri. Tetapi terlepas dari itu, yang diperlukan masyarakat adalah
fasilitas yang memadai. Pasalnya masyarakat sudah membayar dan itu pastinya
sebagian juga masuk untuk pendapatan daerah,” tegasnya.

Semestinya, lanjut dia, instansi terkait harus
sering melakukan monitoring terkait kelayakan pelabuhan. “Kalau tidak layak
segera lakukan koordinasi untuk penanganan. Jangan terlambat dan menunggu
hal-hal yang tidak diinginkan,” tandasnya. (art/uni
/ctk/nto)

Terpopuler

Artikel Terbaru