PULANG PISAU,PROKALTENG.CO-Rendahnya serapan anggaran pada beberapa perangkat daerah mendapat atensi Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani. Bahkan per 30 September terdapat delapan perangkat daerah yang realisasi keuangan dan realisasi fisik di bawah 50 persen.
Nunu menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan itu. Termasuk evaluasi kinerja pejabat perangkat daerah.
“Kami akan melakukan identifikasi. Apa yang menjadi kendala,” kata Nunu saat dikonfirmasi wartawan seusai Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev), Selasa (10/10).
Disinggung jika permasalahan tersebut terjadi pada pejabat apakah akan dilakukan sanksi pencopotan jabatan? Nunu menegaskan, pihaknya akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Melakukan motivasi kinerja seperti apa dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan.
“Tidak mungkin langsung diganti,” jawab Nunu.
Dia juga tidak menampik persoalan semacam itu sering terulang.
“Ini menjadi bahan evaluasi dari pemerintah daerah. Kendala apa yang dihadapi. Seperti yang disampaikan untuk DAK ada bukan karena human error. Karena ada faktor lain. Ini jadi bahan evaluasi dan akan didiskusikan,” kata dia.
Kendati demikian Nunu mengaku optimistis target realisasi keuangan dan realisasi fisik tahun anggaran 2023 akan tercapai.
“Data realisasi keuangan dan realisasi fisik ini kan per tanggal 30 September. Dan sekarang sudah ada kenaikan capaian realisasi,” katanya.
Dia menambahkan, pada APBD perubahan ada kenaikan cukup signifikan. “Sebelum APBD perubahan hampir tercapai target. Karena ada APBD Perubahan ada kenaikan. Sehingga capaian realisasi menurun seiring peningkatan anggaran pada APBD Perubahan,” tandasnya. (art/kpg/hnd)
PULANG PISAU,PROKALTENG.CO-Rendahnya serapan anggaran pada beberapa perangkat daerah mendapat atensi Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani. Bahkan per 30 September terdapat delapan perangkat daerah yang realisasi keuangan dan realisasi fisik di bawah 50 persen.
Nunu menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan itu. Termasuk evaluasi kinerja pejabat perangkat daerah.
“Kami akan melakukan identifikasi. Apa yang menjadi kendala,” kata Nunu saat dikonfirmasi wartawan seusai Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev), Selasa (10/10).
Disinggung jika permasalahan tersebut terjadi pada pejabat apakah akan dilakukan sanksi pencopotan jabatan? Nunu menegaskan, pihaknya akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Melakukan motivasi kinerja seperti apa dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan.
“Tidak mungkin langsung diganti,” jawab Nunu.
Dia juga tidak menampik persoalan semacam itu sering terulang.
“Ini menjadi bahan evaluasi dari pemerintah daerah. Kendala apa yang dihadapi. Seperti yang disampaikan untuk DAK ada bukan karena human error. Karena ada faktor lain. Ini jadi bahan evaluasi dan akan didiskusikan,” kata dia.
Kendati demikian Nunu mengaku optimistis target realisasi keuangan dan realisasi fisik tahun anggaran 2023 akan tercapai.
“Data realisasi keuangan dan realisasi fisik ini kan per tanggal 30 September. Dan sekarang sudah ada kenaikan capaian realisasi,” katanya.
Dia menambahkan, pada APBD perubahan ada kenaikan cukup signifikan. “Sebelum APBD perubahan hampir tercapai target. Karena ada APBD Perubahan ada kenaikan. Sehingga capaian realisasi menurun seiring peningkatan anggaran pada APBD Perubahan,” tandasnya. (art/kpg/hnd)
