KAJIAN-KAJIAN akademis menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak cukup dihadapi dengan pendekatan ilmu kesehatan/kedokteran, melainkan juga ilmu-ilmu lain, termasuk sosial-humaniora. Fakta bahwa tenaga medis dan ilmu kedokteran berperan sangat vital dan mutlak dalam penanganan pasien, hal itu tak bisa dibantah.
Namun, aspek-aspek lain seperti pandangan hidup serta perilaku/aktivitas manusia juga perlu mendapatkan perhatian sebagai bagian integral sistem ketahanan hidup dan rencana mitigasi di masa pandemi. Aspek-aspek sosiokultural apa sajakah yang sebaiknya perlu dikerjakan bersama-sama untuk membangun sistem ketahanan hidup tersebut?
Penelitian Aslan (2021) berjudul Can transdisciplinary approaches contribute to the Covid-19 fight? dalam jurnal Global Health Promotion bisa dijadikan basis pemahaman awal. Aslan mengatakan pendekatan multidisiplin dalam menghadapi pandemi tidaklah cukup. Dia berargumen bahwa kelemahan pendekatan multidisiplin adalah masing-masing disiplin ilmu, semisal kesehatan, ekonomi, psikologi, dan sosial, masih bersifat ”tradisional”. Artinya, masing-masing disiplin ilmu memiliki konvensi dan corak kajian yang berbeda yang tidak/sulit berintegrasi satu sama lain.
Contoh sederhana, pro-kontra rekomendasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak akan pernah bisa ”mendamaikan” kepentingan yang didasarkan dari ilmu kesehatan di satu sisi dan ilmu ekonomi di sisi lain. Maka, Aslan mengusulkan pendekatan transdisiplin, yakni ”…engages different disciplines in implementing potential solutions to societal issues and the engagement creates a holistic approach. The approach facilitates transforming knowledge and societal transformation.”
Dengan demikian, tantangan para ilmuwan dan kaum cendekia lintas ilmu adalah bersama-sama merumuskan langkah-langkah dan rekomendasi yang tidak hanya strategis, melainkan juga holistik yang membawa dampak jauh lebih signifikan tidak hanya kepada publik, melainkan juga pada perkembangan paradigma keilmuan. Tujuan utama dari pendekatan transdisiplin itu adalah kondisi ketika ”science, society, and other related components contribute to the solution. All population dynamics play a role in organizing the response to the ’need’.”
Pertanyaannya, selain medis dan ekonomi, kebutuhan seperti apa lagi yang perlu mendapat perhatian untuk memperkuat ketahanan masyarakat di masa pandemi ini?
Pertama, penguatan edukasi dan sosialisasi kepada publik melalui strategi komunikasi budaya yang tepat. Fakta bahwa hingga hari ini masyarakat masih terpolarisasi antara yang percaya dan tidak percaya pada Covid-19 boleh jadi disebabkan cara komunikasi yang kurang jitu. Kebijakan penyekatan di Jembatan Suramadu beberapa saat lalu, misalnya, dipersepsi sebagai suatu bentuk stigmatisasi pada etnis tertentu.
Framing yang dilakukan media massa, berikut juga forum-forum diskusi warga di media daring, sulit disangkal semakin menguatkan pesan/representasi negatif terhadap salah satu etnis. Hasilnya, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan setelah direaksi begitu keras, bahkan diwarnai insiden demonstrasi serta aksi kekerasan dari warga terdampak. Maka, alangkah lebih elok bila pemerintah mengajak sosiolog, pakar komunikasi publik, budayawan, dan agamawan untuk merumuskan langkah jitu cara berkomunikasi dan edukasi kepada publik sasaran.
Kedua, strategi tracing yang lebih ”humanis”. Pengalaman pribadi penulis yang dinyatakan positif dua minggu lalu, sesungguhnya pelayanan yang diberikan pemerintah sudah sangat-sangat terukur, profesional, dan cepat. Namun, kedatangan rombongan tim tracing dari puskesmas yang didampingi anggota kelurahan, polisi, dan TNI jujur saja terkesan menyeramkan bagi banyak orang.
Tidak heran bila Covid-19 masih dipersepsi sebagai aib alih-alih wabah. Tidak heran, sebutan warga pada praktik tracing adalah ”tercakup”, ”ditahan”, ”ngamar”, dan istilah-istilah lain yang bernada negatif. Karena dianggap aib, akibatnya masih banyak orang yang sedang positif Covid-19 cenderung menutupi fakta bahwa dirinya sedang terinfeksi karena takut/malu citra dirinya jatuh di mata warga lain.
Karena itu, pemerintah bisa meninjau kembali kebijakan prosedur tetap tracing yang lebih bersifat humanis. Misalnya, tidak menggunakan seragam dinas polisi/TNI, melainkan baju kasual. Atau, mendesain alat pelindung diri (APD) yang lebih memunculkan kesan humanis alih-alih muncul bak astronot luar angkasa. Beberapa kota seperti Bengkulu, Surabaya, dan Pasuruan kini mengupayakan perpaduan APD dengan cosplay anime/superhero yang lebih mengesankan unsur hiburan alih-alih ketegangan atau keasingan dalam praktik edukasi maupun tracing.
Ketiga, pemanfaatan seni budaya dan kreativitas untuk mengakselerasi resiliensi atau kemampuan seseorang bangkit, pulih, ketika menghadapi permasalahan. Studi yang dilakukan Elisondo (2021) dalam artikel Creative activities, emotions, and resilience during the Covid-19 pandemic: a longitudinal study from Argentina menunjukkan aktivitas-aktivitas kreatif yang dilakukan di rumah mampu menjaga kesehatan mental/psikis seseorang. Seperti menulis, membaca novel, memasak, bermain alat musik, berkebun, fotografi indoor, dan lainnya.
Total 305 responden mengatakan, dengan melakukan aktivitas kreatif dan seni budaya di atas, mereka dapat merasakan sensasi tantangan hal baru, hiburan, atau kenikmatan, yang dapat menjauhkan diri dari rasa cemas, kesepian, atau depresi.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui kementerian atau dinas-dinas terkait dapat menginisiasi program-program serupa. Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, melalui dinas perpustakaan dan kearsipan memiliki kanal program-program pelatihan daring dengan tema urban farming, menulis, mendongeng, yang diadakan secara daring sejak 2019. Peminatnya pun sangat tinggi dan datang dari berbagai kalangan, mulai anak-anak hingga dewasa.
Seturut pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) bahwa pandemi masih jauh dari selesai, ditambah lagi fakta lonjakan kasus di Indonesia, tidak ada salahnya pemerintah dan seluruh pihak berkolaborasi merancang rencana mitigasi pandemi untuk jangka panjang. Atau, haruskah selalu menunggu tingginya angka korban jiwa untuk membuat terobosan kebijakan baru? (*)
Kukuh Yudha Karnanta, Pengajar di Departemen Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya