JAKARTA-Isu
rencana perombakan kabinet kembali mengemuka. Spekulasi terhadap kementerian
tertentu bakal di-reshuffle pun mengemuka setelah beredarnya
tayangan Presiden Jokowi yang jengkel saat memimpin rapat kabinet.
Presiden
jengkel terhadap menteri yang tidak memiliki sense of crisis yang
sama. Masih banyak yang menganggap kondisi sekarang ini normal. Kemudian,
bekerja biasa-biasa saja. Dari seluruh pembantu presiden, Said Aqil Siroj
(SAS) Institute menyoroti Kementerian Koperasi dan UMKM.
Menurut Deputi
Kajian SAS Institute Abi Rekso, Kemenkop UKM termasuk salah satu pembantu
presiden yang memiliki catatan buruk. Menteri Teten Masduki dianggap lamban
dalam mengambil keputusan di tengah situasi krisis. “Banyak program-program
kementerian macet,†kata Abi Rekso, Senin (29/6).
Adapun catatan
untuk Menkop dan UKM itu, pertama, hampir satu tahun tidak ada dobrakan secara
struktural maupun fungsional di jajaran kementerian tersebut. Dalam situasi
krisis, Menteri Teten tidak mengeluarkan sebuah peraturan menteri (permen) atau
keputusan menteri (kepmen) untuk membantu mempercepat proses kerja kementerian
menghadapi pandemi.
“Jika mengutip
dari pernyataan Presiden Jokowi kan jelas. Bahwa dirinya (Presiden) akan
membuatkan Perpres, Perppu sebagai diskresi seorang Presiden untuk mempercepat
proses kerja kementerian. Lah, ini kok bertolak belakang dengan Kemenkop dan
UKM. Malah belum pernah membuat sebuah diskresi terkait menghadapi situasi
pandemi,†ujar Abi Rekso.
Kedua, soal
serapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun ini dianggarkan sebesar Rp 129
triliun. Kata Abi, jika memang belum bisa melakukan distribusi secara masif, setidaknya
ada upaya kongkret yang ditujukan kepada kalangan UMKM. Berdasar data Badan
Pusat Statistik (BPS), persentase pengangguran terbuka dari total angkatan
kerja mencapai 5 persen.
Jumlahnya
mencapai 6,9 juta jiwa. Rata-rata lulusan SMA dan perguruan tinggi (PT). Jika
diambil saja Rp 29 triliun dari platform KUR, maka bisa menjadi modal usaha
dari 2 persen (2,7 juta jiwa) pengangguran terbuka. Bila dibagi rata saja, Rp
29 triliun untuk 2,7 juta jiwa, maka masing-masing akan menerima pinjaman
senilai Rp. 10.700.000. “Dana ini bisa dikelola sebagai modal usaha komoditas
pangan. Langsung berada di bawah pengawasan Kemkop dan UMKM,†imbuhnya.
Ketiga,
persoalan digitalisasi UMKM. Semangat untuk melakukan digitalisasi adalah baik,
karena semua bisa berjalan dengan efektif dan transparan. Namun jika menunggu
100 persen UMKM di Indonesia terdigitalisasi, baru bantuan itu dilakukan, cara
itu juga tidak tepat. Digitalisasi bukan hanya bergantung pada alat (device),
tapi juga daya kemampuan SDM. “Dalam situasi krisis kita tidak bisa bergantung
pada hal yang ideal. Harus ada terobosan yang berani†imbuh Abi.
Abi Rekso
menjelaskan SAS Institute selama ini concern pada isu-isu koperasi dan usaha
kecil mikro. Pihaknya menyarankan kepada Kemenkop dan UKM untuk melibatkan
ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PGI, Keuskupan
Katolik, dan lain-lain. Pasalnya, organisasi keagamaan memiliki hubungan
emosional yang baik kepada umat dan program KUR bisa tepat sasaran.