Karhutla Menjadi, Belum Ada Kapolda dan Danrem Dicopot, Ini Alasannya

JAKARTA – Presiden Jokowi berjanji akan mencopot
Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla). Namun hingga saat ini Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto belum melakukan pencopotan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya
sampai saat ini masih fokus melakukan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran
hutan maupun lahan. Sehingga hingga saat ini belum ada pencopotan jabatan
Kapolda atau Kapolres di daerah yang terjadi Karhutla.

“Untuk hal itu belum dilakukan dan masih dievaluasi, karena jajaran di sana
jugakan sudah berupaya sangat maksimal. Dan untuk saat ini perintahnya masih
tahap evaluasi,” ujarnya, Senin (16/9).

Pada Intinya, Dedi menyebut, sesuai perintah pimpinan memang para kapolda
dan kapolres telah diminta agar harus mampu mengungkap kasus karhutla di
wilayahnya dengan melakukan penegakan hukum, sehingga bisa membuat efek jera
bagi pelaku.

“Memang sudah diperintahkan kepada jajaran tingkat polda dan polres untuk
mampu mengungkap itu, harus mampu. Pengungkapan dalam rangka memitigasi, jangan
sampai pelaku ini mengulangi perbuatannya. Karena ini merugikan semua pihak,”
tegasnya.

Sementara Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI Sisriadi saat dikonfirmasi enggan
memberikan komentarnya terkait pencoptan Pandam dan Danrem. “Saya belum tahu,”
singkatnya saat dihubungi Fajar Indonesia Network.

Dijelaskan Dedi, berdasarkan hasil peninjauan Kapolri dan Panglima TNI,
Minggu (15/9), terungkap permasalahan Karhutla hampir 99 persen akibat faktor
manusia.

Sementara penindakan yang telah dilakukan menghasilkan jumlah tersangka
yang terus bertambah. Saat ini jumlah tersangkan perorangan 185. Sedangkan
untuk korporasi masih empat tersangka.

“Ya, jadi untuk total tersangka sampai dengan saat ini ada sebanyak 185
orang dari perorangan, sementara korporasi masih empat. Antara lain, 47
tersangka perorangan dan satu korporasi di tangani Polda Riau, 18 tersangka
perorangan ditangani oleh Polda Sumatera Selatan, lalu di Polda Jambi ada 14
tersangka perorangan, dua tersangka perorangan di Polda Kalimantan Selatan, 45
tersangka perorangan dan satu korporasi di Polda Kalimantan Tengah, dan
terakhir 59 tersangka perorangan dan dua korporasi di Polda Kalimantan Barat,”
katanya.

“Dan perlu kami sampaikan, dari kasus yang ditangani oleh Polda-Polda itu
ada sebanyak 95 kasus masih dalam proses sidik, lalu 41 kasus telah dilimpahkan
ke JPU, kemudian dua kasus telah dinyatakan P21, dan 22 kasus sudah tahap dua,”
sambungnya.

Untuk penanganan karhutla sendiri, diakui Dedi, sampai saat ini upaya
mitigasi terus dilakukan satgas di tiap-tiap daerah.

“Mitigasi dari Satgas Karhutla dan pihak terkait masih berlangsung dalam
rangka mapping areal dari titik api atau hotspot, lalu pemantauan juga selama
1×24 jam dengan satelit, patroli lapangan, dan upaya-upaya pemadaman lainnya
secara maksimal. Namun memang kendalanya itu air, karena lokasi titik api dan
air jauh,” jelasnya.

Kesulitan yang dihadapi satgas adalah ketersedian air. Hal tersebut
ditambah kemarau yang kering dan berkepanjangan.

“Trend pola iklim kemarau elnino, atau kemarau kering ini yang menyebabkan
kadar air langka dan kering. Apalagi untuk lahan gambut di Riau, Kalteng dan Kalbar,
begitu juga Kalsel,” ucapnya.

Meski demikian, Dedi menyebut, jumlah titik api terus berkurang. Artinya,
dia tak sepakat apabila dikatakan semakin parah. Pasalnya, jika dibandingkan
dari dua hari lalu, atau Jumat (13/9), dengan pada saat peninajauan hari Minggu
(15/9) ada penurunan khususnya Riau.

“Kalau dikatakan semakin parah tidak juga, karena sebelumnya titik api atau
hotspot pada Jumat lalu itu ada 600 lebih, tapi saat kunjungan turun menjadi
400-370 hotspot. Terutama di Riau. Dan kami juga ingin sampaikan petugas ditiap
daerah sudah bekerja sangat luar biasa, dari pagi, siang malam, tapi sekali
lagi kendalanya itu air,” tuturnya.

Dedi menambahkan, semua upaya untuk menangani karhutla diakuinya sudah
dilakukan sangat maksimal oleh TNI-Polri dengan melakukan rekayasa penyemaian
awan atau hujan buatan, hingga Waterbooming yang sehari bisa dilakukan sampai
40-50 sorti. (mhf/gw/fin/kpc)

JAKARTA – Presiden Jokowi berjanji akan mencopot
Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla). Namun hingga saat ini Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto belum melakukan pencopotan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya
sampai saat ini masih fokus melakukan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran
hutan maupun lahan. Sehingga hingga saat ini belum ada pencopotan jabatan
Kapolda atau Kapolres di daerah yang terjadi Karhutla.

“Untuk hal itu belum dilakukan dan masih dievaluasi, karena jajaran di sana
jugakan sudah berupaya sangat maksimal. Dan untuk saat ini perintahnya masih
tahap evaluasi,” ujarnya, Senin (16/9).

Pada Intinya, Dedi menyebut, sesuai perintah pimpinan memang para kapolda
dan kapolres telah diminta agar harus mampu mengungkap kasus karhutla di
wilayahnya dengan melakukan penegakan hukum, sehingga bisa membuat efek jera
bagi pelaku.

“Memang sudah diperintahkan kepada jajaran tingkat polda dan polres untuk
mampu mengungkap itu, harus mampu. Pengungkapan dalam rangka memitigasi, jangan
sampai pelaku ini mengulangi perbuatannya. Karena ini merugikan semua pihak,”
tegasnya.

Sementara Kapuspen Mabes TNI, Mayjen TNI Sisriadi saat dikonfirmasi enggan
memberikan komentarnya terkait pencoptan Pandam dan Danrem. “Saya belum tahu,”
singkatnya saat dihubungi Fajar Indonesia Network.

Dijelaskan Dedi, berdasarkan hasil peninjauan Kapolri dan Panglima TNI,
Minggu (15/9), terungkap permasalahan Karhutla hampir 99 persen akibat faktor
manusia.

Sementara penindakan yang telah dilakukan menghasilkan jumlah tersangka
yang terus bertambah. Saat ini jumlah tersangkan perorangan 185. Sedangkan
untuk korporasi masih empat tersangka.

“Ya, jadi untuk total tersangka sampai dengan saat ini ada sebanyak 185
orang dari perorangan, sementara korporasi masih empat. Antara lain, 47
tersangka perorangan dan satu korporasi di tangani Polda Riau, 18 tersangka
perorangan ditangani oleh Polda Sumatera Selatan, lalu di Polda Jambi ada 14
tersangka perorangan, dua tersangka perorangan di Polda Kalimantan Selatan, 45
tersangka perorangan dan satu korporasi di Polda Kalimantan Tengah, dan
terakhir 59 tersangka perorangan dan dua korporasi di Polda Kalimantan Barat,”
katanya.

“Dan perlu kami sampaikan, dari kasus yang ditangani oleh Polda-Polda itu
ada sebanyak 95 kasus masih dalam proses sidik, lalu 41 kasus telah dilimpahkan
ke JPU, kemudian dua kasus telah dinyatakan P21, dan 22 kasus sudah tahap dua,”
sambungnya.

Untuk penanganan karhutla sendiri, diakui Dedi, sampai saat ini upaya
mitigasi terus dilakukan satgas di tiap-tiap daerah.

“Mitigasi dari Satgas Karhutla dan pihak terkait masih berlangsung dalam
rangka mapping areal dari titik api atau hotspot, lalu pemantauan juga selama
1×24 jam dengan satelit, patroli lapangan, dan upaya-upaya pemadaman lainnya
secara maksimal. Namun memang kendalanya itu air, karena lokasi titik api dan
air jauh,” jelasnya.

Kesulitan yang dihadapi satgas adalah ketersedian air. Hal tersebut
ditambah kemarau yang kering dan berkepanjangan.

“Trend pola iklim kemarau elnino, atau kemarau kering ini yang menyebabkan
kadar air langka dan kering. Apalagi untuk lahan gambut di Riau, Kalteng dan Kalbar,
begitu juga Kalsel,” ucapnya.

Meski demikian, Dedi menyebut, jumlah titik api terus berkurang. Artinya,
dia tak sepakat apabila dikatakan semakin parah. Pasalnya, jika dibandingkan
dari dua hari lalu, atau Jumat (13/9), dengan pada saat peninajauan hari Minggu
(15/9) ada penurunan khususnya Riau.

“Kalau dikatakan semakin parah tidak juga, karena sebelumnya titik api atau
hotspot pada Jumat lalu itu ada 600 lebih, tapi saat kunjungan turun menjadi
400-370 hotspot. Terutama di Riau. Dan kami juga ingin sampaikan petugas ditiap
daerah sudah bekerja sangat luar biasa, dari pagi, siang malam, tapi sekali
lagi kendalanya itu air,” tuturnya.

Dedi menambahkan, semua upaya untuk menangani karhutla diakuinya sudah
dilakukan sangat maksimal oleh TNI-Polri dengan melakukan rekayasa penyemaian
awan atau hujan buatan, hingga Waterbooming yang sehari bisa dilakukan sampai
40-50 sorti. (mhf/gw/fin/kpc)