JAKARTA, KALTENGPOS.CO – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
akan menyelenggarakan Webinar Nasional Forum Tematik Bakohumas Pengelolaan
Perbatasan dengan mengusung tema “Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan Menuju Indonesia Maju†pada tanggal 17 September 2020. Kegiatan ini
juga bertepatan dengan hari ulang tahun ke-10 BNPP.
Webinar ini sendiri akan
menghadirkan 4 Menteri, yakni Menkopolhukam/Ketua Pengarah BNPP Mahfud MD,
Mendagri/Kepala BNPP Muhammad Tito Karnavian, Menteri PU PR Basuji Hadimuljono
dan Menkominfo Johny G. Plate.
Untuk diketahui, kondisi
perbatasan negara beberapa puluh tahun yang lalu masalah perbatasan masih belum
mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah, hal ini tercermin dari kebijakan
pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah
kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah dan potensial.
Meskipun pembangunan dilaksanakan oleh berbagai instansi, namun kurang
terkoordinir dan tidak terpadu, sehingga seringkali kurang tepat sasaran dan
tidak optimal.
Paradigma pengelolaan kawasan
perbatasan di masa lampau sebagai ‘halaman belakang’ wilayah NKRI membawa
implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan yang terisolir dan tertinggal.
Paradigma seperti ini membuat timbul banyak permasalahan di kawasan perbatasan
Negara, sebut saja masalah Pulau Sipadan dan Ligitan yang harus lepas dari
NKRI, ini menjadi perhatian yang besar bagi negara kita.
Untuk lebih fokus dalam membangun
dan mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
“Melalui Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengamanatkan kepada Pemerintah untuk
membentuk sebuah Badan yang bertugas mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan
Perbatasan. Diharapkan perbatasan negara akan menjadi beranda depan NKRI,”
kata Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP), Suhadjar Diantoro, di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2020).
Langkah operasional UU ini
ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2010 yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 44
Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
BNPP memiliki tugas meliputi
menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana
kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan
pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan rencana induk dan rencana aksi yang ditetapkan.
Berada di pusaran arus globalisasi
dunia menjadikan tantangan tersendiri yang bisa saja mengancam eksistensi
kepribadian bangsa. Globalisasi dan revolusi industri 4.0 termasuk didalamnya
disrupsi dan digitalisasi seolah meruntuhkan sekat yang menjadi tembok pembatas
interaksi antar batas negara, antar negara dan bahkan antar benua.
Dalam kondisi seperti ini
tentunya dibutuhkan peran serta kolaborasi berbagai pihak, berbagai generasi dan
profesi. Tak sedikit tokoh-tokoh hebat saat ini di panggung nasional maupun
global yang juga lahir dari wilayah perbatasan. Termasuk didalamnya para
generasi milenial yang disebut-sebut sebagai generasi dengan banyak kelebihan
termasuk mampu menjadi jembatan gap antar generasi.
“Untuk menginformasikan
kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan meliputi
capaian dan rencana lima tahun ke depan kepada seluruh masyarakat di seluruh
wilayah Indonesia, BNPP akan menyelenggarakan Forum Tematik BAKOHUMAS yang
pelaksanaannya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-10 BNPP,” ujar
Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro.
Kegiatan ini rencananya akan
diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri,
Jakarta Pusat. Suhajar mengatakan ada empat menteri yang akan hadir menjadi
narasumber.
“Direncanakan empat menteri
sebagai Narasumber, yakni Pak Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Pengarah
BNPP serta Pak Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP. Selain itu
juga ada Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Pak Menteri Kominfo Johnny G.
Plate,” katanya.
Webinar ini akan diikuti kurang
lebih 1.000 orang peserta, sedangkan undangan terbatas hadir di ruang pertemuan
dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat serta melalui
pertemuan virtual baik melalui aplikasi zoom maupun laman youtube resmi BNPP
https://m.youtube.com/channel/UCEk1l9VNd09WLOTIdhG9FXw yang akan menyiarkan
acara dari pukul 09.00 WIB-selesai.
Adapun para peserta terdiri dari
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga anggota BNPP;
Gubernur 15 Provinsi kawasan perbatasan beserta Kepala Bappeda, Kepala
Badan/Biro Perbatasan, Karo Humas dari Provinsi Kawasan Perbatasan Negara;
Bupati/Walikota di 54 Kabupaten/Kota kawasan perbatasan beserta Ketua DPRD, Asisten
Pemerintahan, Kepala Bapedda, Kepala Dinas yang membidangi urusan Pekerjaan
Umum , Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kepala Badan/Bagian Perbatasan dan
Kepala Bagian Humas; Camat di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan
Negara; Pejabat di Lingkungan Kemendagri dan BNPP; Anggota Badan Koordinasi
Kehumasan (Bakohumas); Anggota Institute for Border Studies Milenial Think
Thank (IBS-MTT) serta masyarakat pemerhati perbatasan negara.