JAKARTA, PROKALTENG.CO – Ketua Panselnas Calon Aparatur Sipil
Negara (CASN) 2021 Bima Haria Wibisana mengungkapkan, pendaftaran CPNS dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 akan dimulai pekan
ketiga Mei hingga akhir Juni.
Namun, rencananya seleksi untuk
CPNS dan PPPK formasi non-guru lebih dulu dilaksanakan yaitu dimulai awal Juli
hingga Oktober. Sedangkan PPPK formasi guru, kata Bima Haria, rencana dimulai
bertahap pada pekan kedua Agustus hingga Desember 2021.
“Untuk pemberkasan NIP CPNS,
PPPK non-guru dan guru direncanakan sampai Januari 2022,” terang Bima Haria
kepada JPNN.com (jaringan prokalteng.co), Rabu (14/4).
Mengenai materi ujian, Bima Haria
menjelaskan, untuk PPPK guru ditentukan oleh Kemendikbud melalui sistem UNBK.
Sedangkan CPNS dan PPPK non-guru disiapkan dalam bank soal computers assisted
test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sama seperti tahun sebelumnya,
lanjut Bima, untuk tes CPNS meliputi dua yaitu seleksi kompetensi dasar (SKD)
dan seleksi kompetensi bidang (SKB). SKD ini terdiri dari tes karakteristik
pribadi (TKP), tes wawasan kebangsaan (TWK), tes intelegensia umum (TIU).
“Materi SKD CPNS ini
disiapkan konsorsium perguruan tinggi yang sudah diakui kredibilitasnya. PPPK
tidak diuji SKD,” terangnya.
Sedangkan SKB untuk CPNS dan
PPPK, disusun masing-masing instansi pembina jabatan fungsional. Namun, naskah
soal SKB tersebut harus sesuai standar tingkat kesulitan soal yang ditetapkan
baik level jabatan maupun antarwilayah.
Naskah soal SKB ini, kata Bima
Haria, harus disampaikan kepada Panselnas paling lambat 1 Juni 2021 untuk
diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN.
“Intinya BKN tidak mengurus
naskah soal PPPK guru karena semua diserahkan ke Kemendikbud,” ucap Bima
Haria yang juga kepala BKN.
Lantas apa saja materi yang akan
diujikan kepada PPPK? Bima Haria mengatakan, rujukannya ada di PP 49 tahun 2018
tentang Manajemen PPPK. Di mana, tesnya hanya SKB yang meliputi kompetensi
bidang, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara. Masing-masing konten materi ujian baik CPNS
maupun PPPK, lanjutnya, ada passing
grade.
Nah, passing grade ini ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo lewat peraturan
pemerintah.
“Sampai saat ini passing grade-nya masih menunggu
penetapan MenPAN-RB,” tandasnya.