Perekenomian Indonesia masih mengalami
tantangan berat sampai dengan akhir tahun nanti. Di tengah situasi
ketidakpastian ekonomi global, pemerintah melalui menteri keuangan Sri Mulyani
tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen-5,6 persen telah
terukur. Ditegaskan, angka tersebut muncul atas sikap kehati-hatian dari
pemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani saat
mewakili pemerintah dalam Rapat Paripurna tanggapan pemerintah terhadap
pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal (PPK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Tahun 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6).
“Perkiraan batas bawah menunjukkan risiko
global yang meningkat, sedangkan perkiraan proyeksi batas atas menunjukan
potensi pertumbuhan ekonomi apabila semua unsur penyumbang pertumbuhan dapat
diwujudkan,†kata Sri Mulyani dalam paparannya kepada DPR, Selasa (11/6)
Sri Mulyani mengatakan ketidakpastian ekonomi
global banyak dipengaruhi oleh perang dagang yang memanas, persaingan
geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Ia mengatakan, kondisi tersebut
diketahui saat melakukan pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Sentral Negara G20 di Jepang beberapa waktu lalu.
Kondisi itu membuat penurunan proyeksi
pertumbuhan ekonomi dunia, pelemahan investasi dan perdagangan global. Dikutip
dari data bank dunia, Sri menyampaikan, pertumbuhan ekonomi dunia dipangkas 0,3
persen menjadi 2,6 persen. Data IMF justru menjadi 3,3 persen dan data OECD menjadi
3,2 persen. “Pertumbuhan perdagangan global hanya mencapai 2,6 persen merupakan
yang terendah sejak krisis keuangan global 2008,†tuturnya.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan,
pemerintah terus melakukan peningkatan kewaspadaan menghadapi ketidakpastian
global yang meningkat dan memperbaiki daya kompetisi dan produktivitas ekonomi
Indonesia melalui kebijakan investasi. Selain itu juga memperbaiki perdagangan
dan pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas SDM.
“Reformasi struktural dan kebijakan ekonomi
untuk memacu investasi dan ekspor akan menjadi perhatian utama,†tuturnya.
Di sisi lain, selain mendorong pertumbuhan
ekonomi, pemerintah juga fokus untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi harus bersifat
inklusif dan berkualitas sehingga dapat menekan angka pengangguran dan
kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan.
“Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi
Gerindra dan Fraksi Golongan Karya bahwa untuk mencapai angka pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkualitas dibutuhkan upaya ekstra keras dan sinergi
lintas sektoral dari semua komponen bangsa, baik eksekutif dan legislatif, â€
pungkasnya.(jpc)