JAKARTA – Kementerian Aparatur Sipil Negara
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tengah menginventarisir data Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang masuk masa pensiun tahun 2023 dan 2024. Data ASN aktif,
sangat dibutuhkan untuk mengisi pusat pemerintahan di Ibu Kota Baru di wilayah
Kalimantan Timur.
Kemenpan-RB juga sudah menyiapkan skenario lain, salah staunya menggunakan
tenaga outsourcing atau dari pegawai daerah jika total ketersediaan ASN di bawah
kebutuhan. “Pos-posnya sudah ada, tinggal diisi. Tapi rincian datanya sedang
disusun ya. Skenario pertama, ASN yang masih aktif wajib ke Ibu Kota Baru. Nah
kekurangannya bisa dari daerah setempat atau outsourcing,†jelas Menpan-RB
Tjahjo Kumolo, Jumat (7/2).
Ditambahkan Tjahjo, data buku statistik PNS yang diterbitkan oleh Badan
Kepegawaian Negara (BKN) per Juni 2019, totalnya mencapai 939.236 orang. Data
ini bisa terjadi penurunan karena faktor pensiun dan meninggal dunia atau
diberhentikan. “Seperti yang saya sebutkan tadi, angkanya masih plus minus ya.
Ini sedang diperbaharui lagi,†jelasnya.
Terkait dengan adanya penolakan dari ASN untuk dipindahtugaskan ke pusat
pemerintahan baru, bagi Tjahjo Kumolo, itu bukan hal yang sulit. “Sejak dari
awal sudah ada yang namanya penegasan. ASN siap ditempatkan dimana saja dalam
pengabdiannya. Kalau pun ada yang keberatan, silahkan ajukan. Ya silahkan mengundurkan
diri. Kalau pun tidak mau masa kita paksa, ASN kan ada aturannya, garis
besarnya begitu,†timpal Tjahjo di sela rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) di
Kalsel, di Hotel Area Barito, Banjarmasin.
Nah bagi ASN yang sudah masuk tahap pensiun pada waktu yang ditentukan,
tentu akan menjadi pengecualian. “Kan ada datanya jadi tidak sulit. Apalagi
yang mau masuk pensiun. Demikian juga untuk ASN yang kondisinya sakit-sakitan,
jelas ada pertimbangan. Ingat ASN harus siap,†imbuhnya
Negara, lanjut Tjahjo telah memberikan pendidikan kepada ASN dengan biaya
yang tidak sedikit, hingga keahliannya atau kemampuannya harus dicurahkannya
demi negara. â€Ini sudah menjadi arahan presiden. Jadi ya jangan maunya
sendiri,†ujarnya.
Konsep pemindahan ibu kota telah dipikirkan secara matang termasuk
pemindahan SDM. “Gagasannya sudah ada, pusat pemerintahan yang smart dan
modern. Kota baru ini akan berkelas dunia, yang bisa juga menyerap investasi.
Jadi membutuhkan SDM ASN yang unggul,†katanya.
Disinggung soal isu terkait dihapuskannya tenaga honorer di pemerintahan.
Tjahjo sempat melempar senyum. â€Itu kan ya, isunya kemana-mana ya. Dan saya pun
sudah menegaskan bukan penghapusan, tapi penataan pegawai negeri. Honorer itu
kan daerah itu perlu honorer, kebersihan atau untuk tenaga tara usaha yang tidak
harus ASN,†tutur Tjahjo.
Nah, tenaga honorer bisa diambil daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan
daerah membayarnya.â€Tapi saya minta juga, jangan sampai ada janji. Tenaga
honorer daerah dijanjikan jadi pegawai negeri, kan jadi beban pusat nantinya termasuk
pensiunnya,†jelasnya.
Karena, lanjut dia, pegawai negeri sipil itu harus smart, harus sesuai
kebutuhan, mengurangi tenaga administrasi, tidak berlebihan juga tidak kurang.
â€Kalau yang masih kurang saat ini diserahkan kepada bupati/wali kota dan
gubernur, mau ngangkat berapa saja, seperti DKI, karena APBD besar, bisa berapa
saja, pasukan gorong-gorong, kebersihan, pasukan bencana alam, ya, gaji sesuai
upah minimum regional (UMR),†bebernya.
Ini, kata dia, bisa bersifat outsourcing, sehingga istilahnya menjadi
penataan, bukan penghapusan tenaga di luar ASN di pemerintahan. Sebab jika
tidak ditata dari sekarang akan menjadi tumpang tindih status kepegawaian di
pemerintahan, sehingga banyak aksi.
“Lho demo-demo tenaga honor, padahal harusnya tidak perlu itu, honor kan
urusan daerah, kemampuan daerah. Jangan honor dijanjikan, kamu cleaning service
nanti akan jadi CPNS, inikan berat, padahal ada yang lebih utama, tenaga guru,
kesehatan, tenaga penyuluh desa, peternakan, pertanian dan perairan,†ujarnya.
Tjahjo mengatakan, pemerintah memerlukan tenaga ahli dalam bidangnya untuk
membangun daerah sehingga bisa maju.â€Dan jangan sampai tenaga administrasi jadi
guru, wartawan jadi guru, merangkap-rangkap itu, tidak bisa,†pinta Tjahjo.
bu kota negara yang baru juga akan dibangun berdasarkan pemanfaatan
kemajuan teknologi sehingga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang juga
adaptif terhadap perkembangan teknologi. Itu berarti harus ada SDM yang memadai
untuk merespons kebutuhan itu.
Terpisah, peneliti pada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas
Gadjah Mada (UGM) Sukamdi berharap kualitas SDM yang bakal mengisi birokrasi di
pusat pemerintahan nantinya dapat ditentukan seusai kemampuan dalam berkontribusi
bagi pembangunan. â€Ini bisa menjawab tantangan ke depan, termasuk konsep
migarasi ASN,†ujarnya.
Pola migrasi akan meningkatkan SDM di satu wilayah, namun hal itu dapat
memunculkan efek positif dan negatif jika tidak diantisipasi dengan baik. Di
samping efek positif karena tersedianya SDM yang melimpah. Sementara ffek
negatif yang dikhawatirkan adalah di daerah tujuan akan terjadi pengangguran
terdidik yang cukup tinggi.
“Jika wilayah itu tidak dapat menyediakan kesempatan kerja untuk mereka
yang datang bermigrasi ke daerah itu. Oleh karena itu, harus dibangun
kohesivitas antara migran dan nonmigran untuk menghindari persoalan mendatang,â€
terangnya.
Sukamdi menambahkan, pola migrasi tidak berubah selama periode 1971-2015,
yaitu Jawa merupakan daerah penerima dan pengirim, sementara Jawa lebih
berfungsi sebagai daerah pengirim. Pola migrasi tersebut diperkirakan masih
akan terjadi di masa yang akan datang.
Sebaliknya, daerah tujuan akan mengalami brain drain, di mana SDM
berkualitas bermigrasi dari satu tempat yakni daerah pedesaan ke tempat sumber
ekonomi baru, untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik
sehingga meninggalkan daerah asal. â€Maka dibutuhkan suatu kebijakan yang
komprehensif dalam hal pembangunan ekonomi regional, penciptaan kesempatan
kerja serta peningkatan kualitas penduduk,†ujarnya. (fin/ful/kpc)