26.6 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Infrastruktur ke Depan Didorong Dukung Ekonomi Wilayah dan Pariwisata

Pembangunan infrastruktur sepanjang lima tahun terakhir di era
Presiden Joko Widodo telah memberikan daya dukung bagi pengembangan perekonomian
daerah. Ke depan, pembangunan infrastruktur diharapkan bisa mengoptimalkan
potensi daerah, terutama sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi wilayah.

Kepala Staff Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan
Program Prioritas,  Darmawan Prasojo  mengungkapkan bahwa pembangunan
infrastruktur selama ini bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun
mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan
ekonomi kerakyatan.

“Dulu Jakarta-Cirebon ditempuh dengan waktu 10-12 jam, sekarang
hanya 3,5-4 jam saja. Kehadiran Infrastruktur ini mendorong berkembangnya
ekonomi daerah,” ujarnya dalam Diskusi Mengukur Infrastruktur di Jakarta,
Selasa (6/8).

Bukan itu saja. Kehadiran infrastruktur juga mendorong industri
pariwisata dan bisnis lokal. Dicontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon
meningkat setelah adanya Tol Cipali. “Jadi terbukti pembangunan infrastruktur
mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” ujarnya.

Darmawan menyebutkan visi pembangunan infrastruktur Presiden
Jokowi adalah menghilangkan hambatan. “Pembangunan infrastruktur di seluruh
pulau-pulau di Republik ini telah berhasil menggerakkan perekonomian rakyat,”
ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tanpa adanya interaksi dan
koordinasi pemerintah daerah, investor dan komponen masyarakat tidak akan
terwujud.

Sementara Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kemedesa PDTT, Taufik Madjid, dalam paparannya mengungkapkan bahwa saat ini
telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa sebagai subyek
utama pembangunan.

Baca Juga :  Mabes Polri Mulai Garap Kasus Pendeta Saifuddin Ibrahim

Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan
subsidiaritas, yakni pengakuan terhadap eksistensi desa dan memberikan
kewenangan kepada staf lokal. Kedua,lanjut dia,kedudukan desa sebagai
pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur
dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (lokal self
goverment).

Menurutnyam program dana desa telah meningkatkan akses
transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan
padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usah milik
desa (BUMDesa),”kata dia.

Hingga kini ,kata dia, telah terbangun sepanjang 191.600 km
jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga.

“Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah
menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa,” katanya.

Menurut dia, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah
tingkat kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan ekonomi daerah.

“Selain sumberdaya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi
desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi
masyarakat didalamnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ari Kuncoro menyoroti dampak dari pembangunan
infrastruktur.
Ari mengungkapkan, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatkan
kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub
pertumbuhan/aglomerasi ekonomi.

Baca Juga :  Gairah Koran, Persaingan Online, dan Era Baru TV Digital

Selain itu, program Infrastruktur telah mendorong peningkatan
akses bekerja bagi penduduk kota/pedesaan dan peningkatan akses perdagangan
bagi penduduk/kota pedesaan. Selain itu juga meningkatkan akses kesehatan dan
pendidikan tinggi serta relokasi sektor manufaktur ke daerah pedalaman.

“Yang paling dinikmati masyarakat dari infrastruktur adalah soal
waktu (jarak tempuh), masyarakat yang tadinya konektivitasnya jalan provinsi
yang pas-pasan atau ada tapi macet bisa menikmati perjalanan mereka. Kedua yang
berkesan bagi masyarakat itu bahwa diluar daerah mereka banyak yang menarik,
dan ini yang mendorong sektor pariwisata,” ujarnya.

Menurut Ari, dampak terbesar dari pembangunan infrastruktur di era
Presiden Joko Widodo adalah pada peningkatan perekonomian daerah. Masyarakat
tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun mereka dapat
membangun usaha dengan tetap tinggal di desa.

“Bagi orang desa, sekarang bisa hidup di desa, dia bisa punya
bisnis di tempatnya. Anak-anak petani bisa menggunakan tehnologi internet untuk
menjual produk pertanian ayahnya,” jelasnya.

Adapun dampak positif pembangunan infrastruktur lainnya adalah
pada tingkat propinsi terjadi penurunan ketimpangan antar kabupaten-kota serta
terjadi perbaikan setelah 2015.(jpg)

 

Pembangunan infrastruktur sepanjang lima tahun terakhir di era
Presiden Joko Widodo telah memberikan daya dukung bagi pengembangan perekonomian
daerah. Ke depan, pembangunan infrastruktur diharapkan bisa mengoptimalkan
potensi daerah, terutama sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi wilayah.

Kepala Staff Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan
Program Prioritas,  Darmawan Prasojo  mengungkapkan bahwa pembangunan
infrastruktur selama ini bukan hanya mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun
mempercepat jalur logistik, tapi lebih jauh lagi mendorong dan menggerakkan
ekonomi kerakyatan.

“Dulu Jakarta-Cirebon ditempuh dengan waktu 10-12 jam, sekarang
hanya 3,5-4 jam saja. Kehadiran Infrastruktur ini mendorong berkembangnya
ekonomi daerah,” ujarnya dalam Diskusi Mengukur Infrastruktur di Jakarta,
Selasa (6/8).

Bukan itu saja. Kehadiran infrastruktur juga mendorong industri
pariwisata dan bisnis lokal. Dicontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon
meningkat setelah adanya Tol Cipali. “Jadi terbukti pembangunan infrastruktur
mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” ujarnya.

Darmawan menyebutkan visi pembangunan infrastruktur Presiden
Jokowi adalah menghilangkan hambatan. “Pembangunan infrastruktur di seluruh
pulau-pulau di Republik ini telah berhasil menggerakkan perekonomian rakyat,”
ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tanpa adanya interaksi dan
koordinasi pemerintah daerah, investor dan komponen masyarakat tidak akan
terwujud.

Sementara Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Kemedesa PDTT, Taufik Madjid, dalam paparannya mengungkapkan bahwa saat ini
telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa sebagai subyek
utama pembangunan.

Baca Juga :  Mabes Polri Mulai Garap Kasus Pendeta Saifuddin Ibrahim

Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan
subsidiaritas, yakni pengakuan terhadap eksistensi desa dan memberikan
kewenangan kepada staf lokal. Kedua,lanjut dia,kedudukan desa sebagai
pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur
dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (lokal self
goverment).

Menurutnyam program dana desa telah meningkatkan akses
transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan
padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usah milik
desa (BUMDesa),”kata dia.

Hingga kini ,kata dia, telah terbangun sepanjang 191.600 km
jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga.

“Apa yang telah dicapai dari program Dana Desa adalah telah
menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah meningkatkan kualitas hidup
masyarakat desa,” katanya.

Menurut dia, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah
tingkat kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan ekonomi daerah.

“Selain sumberdaya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi
desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi
masyarakat didalamnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ari Kuncoro menyoroti dampak dari pembangunan
infrastruktur.
Ari mengungkapkan, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatkan
kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub
pertumbuhan/aglomerasi ekonomi.

Baca Juga :  Gairah Koran, Persaingan Online, dan Era Baru TV Digital

Selain itu, program Infrastruktur telah mendorong peningkatan
akses bekerja bagi penduduk kota/pedesaan dan peningkatan akses perdagangan
bagi penduduk/kota pedesaan. Selain itu juga meningkatkan akses kesehatan dan
pendidikan tinggi serta relokasi sektor manufaktur ke daerah pedalaman.

“Yang paling dinikmati masyarakat dari infrastruktur adalah soal
waktu (jarak tempuh), masyarakat yang tadinya konektivitasnya jalan provinsi
yang pas-pasan atau ada tapi macet bisa menikmati perjalanan mereka. Kedua yang
berkesan bagi masyarakat itu bahwa diluar daerah mereka banyak yang menarik,
dan ini yang mendorong sektor pariwisata,” ujarnya.

Menurut Ari, dampak terbesar dari pembangunan infrastruktur di era
Presiden Joko Widodo adalah pada peningkatan perekonomian daerah. Masyarakat
tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun mereka dapat
membangun usaha dengan tetap tinggal di desa.

“Bagi orang desa, sekarang bisa hidup di desa, dia bisa punya
bisnis di tempatnya. Anak-anak petani bisa menggunakan tehnologi internet untuk
menjual produk pertanian ayahnya,” jelasnya.

Adapun dampak positif pembangunan infrastruktur lainnya adalah
pada tingkat propinsi terjadi penurunan ketimpangan antar kabupaten-kota serta
terjadi perbaikan setelah 2015.(jpg)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru