Pemulihan Ekonomi Bisa Mundur di Tahun 2022

PROKALTENG.CO-Pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
yang kini berlaku lagi di Jawa dan Bali membuat kalangan pengusaha merasa makin
waswas. Mau tidak mau, mereka harus kembali melakukan efisiensi bisnisnya.

Mereka menilai, berbagai pembatasan tersebut berpotensi
kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja
Kamdani mengatakan, berkaca dari pengalaman PSBB di Jakarta, indeks keyakinan
konsumen dan pertumbuhan penjualan ritel menurun. ”Karena bagaimanapun,
pembatasan itu akan berpengaruh pada confidence konsumsi
masyarakat,” ujar Shinta kemarin (6/1).

Shinta menegaskan, pemerintah perlu berfokus pada disiplin
protokol kesehatan di masyarakat. Menurut dia, kebijakan PSBB tidak akan
efektif dan efisien jika protokol kesehatan di tingkat masyarakat masih kendur.
”Pengendalian jangka pendek itu tidak sebanding dengan disrupsi yang terjadi
pada kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Semakin disayangkan, lanjut Shinta, pembatasan baru
diterapkan saat para pengusaha tengah berakselerasi mengejar recovery. ”Semua sedang meningkatkan kinerja usaha, ekspor,
dan investasi karena pasar global mulai pulih,” urainya.

Pembatasan itu juga disayangkan pengusaha perhotelan dan
restoran. Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil
Arifin mengungkapkan, pengusaha perhotelan sudah mengerahkan berbagai cara
untuk menghadapi keterpurukan demand akibat PSBB. Ditambah dengan pembatasan
baru yang kini diterapkan, Emil memprediksi kondisi akan semakin berat bagi
pengusaha. ”Sudah ada PHK, mengurangi menu, mengurangi sewa, restrukturisasi
pinjaman, segala macam sudah kita lakukan untuk survive.
Lalu sekarang, bisa jadi semakin parah kondisinya,” keluhnya.

Pada kesempatan terpisah,
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menceritakan, ada beberapa hotel yang
bahkan memilih tidak beroperasi sementara untuk menekan kerugian. ”Sulit jika
harus bertumpu pada pendapatan kamar. Dengan ada PSBB, restoran, ballroom,
ruang konferensi, dan ruang rapat hotel tidak boleh beroperasi,” ucapnya.

Sementara itu, dari
kacamata ekonom, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and
Finance Tauhid Ahmad mengatakan, pemulihan ekonomi nasional akan membutuhkan waktu yang lebih panjang
dengan adanya pembatasan baru. Bahkan, Ahmad menilai, pemulihan ekonomi belum
akan terjadi pada 2021. ”Bisa jadi mundur lagi ke 2022. Apalagi, Jawa dan Bali
memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik
bruto (PDB) Indonesia. Sekitar 60 persen,” ujarnya.

PROKALTENG.CO-Pembatasan sosial berskala besar (PSBB)
yang kini berlaku lagi di Jawa dan Bali membuat kalangan pengusaha merasa makin
waswas. Mau tidak mau, mereka harus kembali melakukan efisiensi bisnisnya.

Mereka menilai, berbagai pembatasan tersebut berpotensi
kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja
Kamdani mengatakan, berkaca dari pengalaman PSBB di Jakarta, indeks keyakinan
konsumen dan pertumbuhan penjualan ritel menurun. ”Karena bagaimanapun,
pembatasan itu akan berpengaruh pada confidence konsumsi
masyarakat,” ujar Shinta kemarin (6/1).

Shinta menegaskan, pemerintah perlu berfokus pada disiplin
protokol kesehatan di masyarakat. Menurut dia, kebijakan PSBB tidak akan
efektif dan efisien jika protokol kesehatan di tingkat masyarakat masih kendur.
”Pengendalian jangka pendek itu tidak sebanding dengan disrupsi yang terjadi
pada kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Semakin disayangkan, lanjut Shinta, pembatasan baru
diterapkan saat para pengusaha tengah berakselerasi mengejar recovery. ”Semua sedang meningkatkan kinerja usaha, ekspor,
dan investasi karena pasar global mulai pulih,” urainya.

Pembatasan itu juga disayangkan pengusaha perhotelan dan
restoran. Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil
Arifin mengungkapkan, pengusaha perhotelan sudah mengerahkan berbagai cara
untuk menghadapi keterpurukan demand akibat PSBB. Ditambah dengan pembatasan
baru yang kini diterapkan, Emil memprediksi kondisi akan semakin berat bagi
pengusaha. ”Sudah ada PHK, mengurangi menu, mengurangi sewa, restrukturisasi
pinjaman, segala macam sudah kita lakukan untuk survive.
Lalu sekarang, bisa jadi semakin parah kondisinya,” keluhnya.

Pada kesempatan terpisah,
Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menceritakan, ada beberapa hotel yang
bahkan memilih tidak beroperasi sementara untuk menekan kerugian. ”Sulit jika
harus bertumpu pada pendapatan kamar. Dengan ada PSBB, restoran, ballroom,
ruang konferensi, dan ruang rapat hotel tidak boleh beroperasi,” ucapnya.

Sementara itu, dari
kacamata ekonom, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and
Finance Tauhid Ahmad mengatakan, pemulihan ekonomi nasional akan membutuhkan waktu yang lebih panjang
dengan adanya pembatasan baru. Bahkan, Ahmad menilai, pemulihan ekonomi belum
akan terjadi pada 2021. ”Bisa jadi mundur lagi ke 2022. Apalagi, Jawa dan Bali
memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi atau produk domestik
bruto (PDB) Indonesia. Sekitar 60 persen,” ujarnya.