Soal Masa Jabatan Presiden, Jokowi: Ada yang Ingin Menjerumuskan Saya

Wacanan penambahan masa jabatan Presiden terus
menuai polemik. Nasdem  mengusulkan tiga periode. Namun, Partai
Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan satu periode tak lagi lima, tapi tujuh
tahun.

Presiden Joko Wododo (Jokowi) pun akhirnya
angkat suara mengenai masa jabatan kepala negara tersebut. Meskipun, ia mengaku
setuju adanya amandemen UUD 1945. Namun jangan sampai melebar ke mana-mana.

Adapun amandepen yang diusulkan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hanya ingin menghidupkan kembali Garis
Besar Haluan Negara (GBHN).

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya
produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban
saya? Khusus untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” ujar
Jokowi di kompleks istana negara, Jakarta, Senin (2/12).

Oleh sebab itu apabila‎ amandemen sampai
melebar ke masa jabatan kepala negara hingga tiga periode. Ataupun kepala
negara dipilih oleh MPR. Maka, Jokowi dengan tegas, menolak untuk dilakukan
amandemen.

“Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode,
presiden satu kali delapan tahun. Itu lebih baik tidak usah amendemen,”
katanya.

‎Bahkan Jokowi ‘blak-blakan’ mengenai usulan
jabatan kepala negara. Usulan tersebut seperti menampar dirinya. Bahkan dia
menduga ada yang ingin cari perhatian dengan mengusulkan jabatan kepala negara
tiga periode.

‎”Jadi ada yang ngomong presiden dipilih tiga
periode. Itu seperti ingin menampar muka saya, ingin cari muka. Bahkan juga
ingin menjerumuskan,” tegasnya.

Sekadar informasi, Fraksi Partai Nasdem
sebelumnya mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga
periode. Padahal saat ini hanya dibatasi dua periode.

Sementara, Ketua DPP ‎PSI Tsamara Amany
mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu
hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.

Menurut Tsamara‎, jika Presiden Indonesia
jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk
juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu
berikutnya.‎(jpc)

Wacanan penambahan masa jabatan Presiden terus
menuai polemik. Nasdem  mengusulkan tiga periode. Namun, Partai
Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan satu periode tak lagi lima, tapi tujuh
tahun.

Presiden Joko Wododo (Jokowi) pun akhirnya
angkat suara mengenai masa jabatan kepala negara tersebut. Meskipun, ia mengaku
setuju adanya amandemen UUD 1945. Namun jangan sampai melebar ke mana-mana.

Adapun amandepen yang diusulkan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), hanya ingin menghidupkan kembali Garis
Besar Haluan Negara (GBHN).

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya
produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban
saya? Khusus untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” ujar
Jokowi di kompleks istana negara, Jakarta, Senin (2/12).

Oleh sebab itu apabila‎ amandemen sampai
melebar ke masa jabatan kepala negara hingga tiga periode. Ataupun kepala
negara dipilih oleh MPR. Maka, Jokowi dengan tegas, menolak untuk dilakukan
amandemen.

“Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode,
presiden satu kali delapan tahun. Itu lebih baik tidak usah amendemen,”
katanya.

‎Bahkan Jokowi ‘blak-blakan’ mengenai usulan
jabatan kepala negara. Usulan tersebut seperti menampar dirinya. Bahkan dia
menduga ada yang ingin cari perhatian dengan mengusulkan jabatan kepala negara
tiga periode.

‎”Jadi ada yang ngomong presiden dipilih tiga
periode. Itu seperti ingin menampar muka saya, ingin cari muka. Bahkan juga
ingin menjerumuskan,” tegasnya.

Sekadar informasi, Fraksi Partai Nasdem
sebelumnya mengusulkan penambahan jabatan Presiden Indonesia menjadi tiga
periode. Padahal saat ini hanya dibatasi dua periode.

Sementara, Ketua DPP ‎PSI Tsamara Amany
mengusulkan tujuh tahun masa Presiden Indonesia. Berikut juga jabatan itu
hanyalah satu periode. Sehingga tidak ada lagi jabatan dua periode.

Menurut Tsamara‎, jika Presiden Indonesia
jabatannya tujuh tahun, maka akan fokus bekerja maksimal mungkin. Termasuk
juga fokus bekerja untuk rakyat Indonesia dan tak memikirkan pemilu
berikutnya.‎(jpc)