30 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

MPR Minta Kepala Daerah Waspadai Potensi Masalah Sosial Akibat PSBB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)
meminta semua pihak khususnya kepala daerah mewaspadai potensi masalah sosial
dari penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satunya
persoalan ketenagakerjaan.

“Sudah jutaan pekerja yang dirumahkan maupun
menerima pemutusan hubungan kerja (PHK). Perlu diingatkan bahwa ketika jumlah
pengangguran terus bertambah, yang muncul kemudian adalah potensi masalah
sosial. Kecenderungan inilah yang perlu diwaspadai semua kepala daerah,” ujar
Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Politikus Golkar itu juga menegaskan, upaya
cegah-tangkal penularan Covid-19 dengan pendekatan PSBB masih perlu
dilanjutkan. Namun, para kepala daerah sebagai pelaksana dan penanggungjawab
PSBB juga perlu mencermati indikator ekonomi, khususnya aspek ketenagakerjaan.

Dia menjelaskan, baik pemerintah maupun Kadin
Indonesia sudah menerima laporan tentang jumlah pekerja yang dirumahkan maupun
di-PHK, dan dari laporan semua asosiasi pengusaha, Kadin mencatat sudah enam
juta pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK.

Baca Juga :  Teliti Ketahanan Tubuh Manusia Hingga ke Luar Angkasa

“Jumlah itu mencakup pekerja dari berbagai
sektor industri dan jasa antara lain pekerja transportasi darat, perhotelan,
restoran, tekstil, alas kaki dan sepatu serta ritel. Industri otomotif tertekan
karena volume penjualan anjlok, sementara industri farmasi mengalami tekanan
akibat mahalnya harga bahan baku,” ujarnya.

Menurut dia, jutaan pekerja yang dirumahkan
dan di-PHK tersebar di berbagai daerah yang menerapkan PSBB, semakin lama PSBB
diberlakukan, masalahnya akan semakin pelik.

Dia menilai, penerapan PSBB memang diperlukan
untuk cegah-tangkal penularan Covid-19, namun PSBB yang berkepanjangan
berpotensi menghadirkan masalah sosial karena gelembung angka pengangguran.

Karena itu menurut dia, untuk mencegah
munculnya masalah sosial, semua kepala daerah memastikan PSBB berhasil
mengurangi atau menurunkan angka penularan Covid-19.

Baca Juga :  Waduh! Menhub Budi Karya Sumadi Positif Corona

“Menurunnya jumlah penularan Covid-19
memungkinkan daerah bersangkutan melakukan pelonggaran PSBB sebagai modal utama
bagi masyarakat memulai lagi semua kegiatan produktif,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu meminta semua
kepala daerah harus bekerja lebih keras menurunkan angka penularan Covid-19
dengan periode PSBB yang tidak terlalu lama.

Menurut dia, pembatasan sosial yang
berkepanjangan juga mulai membuat semua orang tidak nyaman, mulai dari
orangtua, mahasiswa dan pelajar hingga anak-anak.
 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)
meminta semua pihak khususnya kepala daerah mewaspadai potensi masalah sosial
dari penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Salah satunya
persoalan ketenagakerjaan.

“Sudah jutaan pekerja yang dirumahkan maupun
menerima pemutusan hubungan kerja (PHK). Perlu diingatkan bahwa ketika jumlah
pengangguran terus bertambah, yang muncul kemudian adalah potensi masalah
sosial. Kecenderungan inilah yang perlu diwaspadai semua kepala daerah,” ujar
Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Politikus Golkar itu juga menegaskan, upaya
cegah-tangkal penularan Covid-19 dengan pendekatan PSBB masih perlu
dilanjutkan. Namun, para kepala daerah sebagai pelaksana dan penanggungjawab
PSBB juga perlu mencermati indikator ekonomi, khususnya aspek ketenagakerjaan.

Dia menjelaskan, baik pemerintah maupun Kadin
Indonesia sudah menerima laporan tentang jumlah pekerja yang dirumahkan maupun
di-PHK, dan dari laporan semua asosiasi pengusaha, Kadin mencatat sudah enam
juta pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK.

Baca Juga :  Teliti Ketahanan Tubuh Manusia Hingga ke Luar Angkasa

“Jumlah itu mencakup pekerja dari berbagai
sektor industri dan jasa antara lain pekerja transportasi darat, perhotelan,
restoran, tekstil, alas kaki dan sepatu serta ritel. Industri otomotif tertekan
karena volume penjualan anjlok, sementara industri farmasi mengalami tekanan
akibat mahalnya harga bahan baku,” ujarnya.

Menurut dia, jutaan pekerja yang dirumahkan
dan di-PHK tersebar di berbagai daerah yang menerapkan PSBB, semakin lama PSBB
diberlakukan, masalahnya akan semakin pelik.

Dia menilai, penerapan PSBB memang diperlukan
untuk cegah-tangkal penularan Covid-19, namun PSBB yang berkepanjangan
berpotensi menghadirkan masalah sosial karena gelembung angka pengangguran.

Karena itu menurut dia, untuk mencegah
munculnya masalah sosial, semua kepala daerah memastikan PSBB berhasil
mengurangi atau menurunkan angka penularan Covid-19.

Baca Juga :  Waduh! Menhub Budi Karya Sumadi Positif Corona

“Menurunnya jumlah penularan Covid-19
memungkinkan daerah bersangkutan melakukan pelonggaran PSBB sebagai modal utama
bagi masyarakat memulai lagi semua kegiatan produktif,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu meminta semua
kepala daerah harus bekerja lebih keras menurunkan angka penularan Covid-19
dengan periode PSBB yang tidak terlalu lama.

Menurut dia, pembatasan sosial yang
berkepanjangan juga mulai membuat semua orang tidak nyaman, mulai dari
orangtua, mahasiswa dan pelajar hingga anak-anak.
 

Terpopuler

Artikel Terbaru