Bendera PDIP Diturunkan saat Jokowi Kunker ke Gunungkidul

PROKALTENG.CO -Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa geram dengan adanya peristiwa penurunan alat peraga kampanye (APK) PDIP saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), pada Selasa (30/1). Menurut Hasto, dugaan intimidasi terhadap PDIP itu tidak hanya terjadi kali ini saja.

“Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu. Karena ini tidak terjadi kali ini, sebelum-sebelumnya sudah terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Hasto menyesalkan dugaan intimidasi terhadap kader partai berlambang kepala banteng, pada tingkatan paling bawah.

“Ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah dan mereka menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat,” ucap Hasto.

Hasto menyinggung keberpihakan Jokowi pada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu pada pemilu 2024. Ia mempertanyakan, mengapa pemilu harus dilakukan jika kepala negara sudah berpihak.

“Kami menunggu tanggapan (Presiden)terlebih dahulu. Kami menunggu tanggapan terhadap rakyat yang telah menjadi korban akibat tindak kekerasan yang tidak perlu, akibat Bapak Jokowi. Kalau mau berpihak sepeti itu buat apa dilaksanakan pemilu?. Buat apa demokrasi kalau rakyatnya menjadi diskriminasi,” tegas Hasto.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan bahwa kader partainya mendapatkan intimidasi dari orang yang diduga sebagai pasukan pengamanan presiden (paspampres), usai membentangkan spanduk dukungan calon presiden 03, Ganjar Pranowo.

Dugaan intimidasi itu terjadi pada Senin (29/1) malam atau sebelum kedatangan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) keesokan harinya, pada Selasa (30/1). Orang yang mengaku sebagai paspampres meminta untuk menurunkan bendera PDIP. (pri/jawapos.com)

PROKALTENG.CO -Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merasa geram dengan adanya peristiwa penurunan alat peraga kampanye (APK) PDIP saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), pada Selasa (30/1). Menurut Hasto, dugaan intimidasi terhadap PDIP itu tidak hanya terjadi kali ini saja.

“Kami menunggu respons dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu. Karena ini tidak terjadi kali ini, sebelum-sebelumnya sudah terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).

Hasto menyesalkan dugaan intimidasi terhadap kader partai berlambang kepala banteng, pada tingkatan paling bawah.

“Ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah dan mereka menyatakan akan membela bendera PDIP yang sudah dikibarkan dengan penuh militansi menjaga bendera itu, maka itu simbol gerakan rakyat,” ucap Hasto.

Hasto menyinggung keberpihakan Jokowi pada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu pada pemilu 2024. Ia mempertanyakan, mengapa pemilu harus dilakukan jika kepala negara sudah berpihak.

“Kami menunggu tanggapan (Presiden)terlebih dahulu. Kami menunggu tanggapan terhadap rakyat yang telah menjadi korban akibat tindak kekerasan yang tidak perlu, akibat Bapak Jokowi. Kalau mau berpihak sepeti itu buat apa dilaksanakan pemilu?. Buat apa demokrasi kalau rakyatnya menjadi diskriminasi,” tegas Hasto.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPC PDIP Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengungkapkan bahwa kader partainya mendapatkan intimidasi dari orang yang diduga sebagai pasukan pengamanan presiden (paspampres), usai membentangkan spanduk dukungan calon presiden 03, Ganjar Pranowo.

Dugaan intimidasi itu terjadi pada Senin (29/1) malam atau sebelum kedatangan Presiden, Joko Widodo (Jokowi) keesokan harinya, pada Selasa (30/1). Orang yang mengaku sebagai paspampres meminta untuk menurunkan bendera PDIP. (pri/jawapos.com)