27.1 C
Jakarta
Saturday, April 27, 2024

Penutupan Lokalisasi Tergantung Kabupaten dan Kota Masing-Masing

PALANGKA
RAYA
Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Tanah Air akan
bebas prostitusi pada 2019 ini. Saat ini terdata masih ada kurang lebih 168
daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi, termasuk di Kalteng yang tersebar
di beberapa kabupaten.

Bahkan untuk Kalteng sendiri, setidaknya sudah ada beberapa
kabupaten seperti Kobar, Kotim dan Katingan yang sudah menutup lokalisasi.
“Saat ini yang masih belum seperti Palangka Raya dan Barito Utara. Untuk
penutupan lokalisasi, itu tergantung daerah kabupaten/kota masing-masing,” kata
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalteng Budi Santoso, kepada Kaltengpos.co,
Selasa sore (29/10).

Menurut Budi, pihaknya sudah menghubungi dan berkomunikasi
dengan kementerian sosial. Karena menurut pria yang selalu berkacamata ini,
soal penutupan lokalisasi, kabupaten/kota harus mengurus sendiri. “Terutama
menyangkt soal anggaran untuk usaha bagi para wanita bekas dari lokalisasi
prostitusi yang dipulangkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Proyek Food Estate Harus Diawasi dan Didukung

Saat ini kata Budi pemerintah telah menyiapkan beragam program
untuk penanganannya. “Pelatihan kejuruan seperti keterampilan menjahit,
membordir, salon, serta membuat aneka kue,”ucap Budi seraya mengatakan Dinas
Sosial melakukan pembinaan terhadap WTS untuk menjadi baik .(dar
/OL)

PALANGKA
RAYA
Pemerintah menargetkan seluruh wilayah di Tanah Air akan
bebas prostitusi pada 2019 ini. Saat ini terdata masih ada kurang lebih 168
daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi, termasuk di Kalteng yang tersebar
di beberapa kabupaten.

Bahkan untuk Kalteng sendiri, setidaknya sudah ada beberapa
kabupaten seperti Kobar, Kotim dan Katingan yang sudah menutup lokalisasi.
“Saat ini yang masih belum seperti Palangka Raya dan Barito Utara. Untuk
penutupan lokalisasi, itu tergantung daerah kabupaten/kota masing-masing,” kata
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalteng Budi Santoso, kepada Kaltengpos.co,
Selasa sore (29/10).

Menurut Budi, pihaknya sudah menghubungi dan berkomunikasi
dengan kementerian sosial. Karena menurut pria yang selalu berkacamata ini,
soal penutupan lokalisasi, kabupaten/kota harus mengurus sendiri. “Terutama
menyangkt soal anggaran untuk usaha bagi para wanita bekas dari lokalisasi
prostitusi yang dipulangkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Proyek Food Estate Harus Diawasi dan Didukung

Saat ini kata Budi pemerintah telah menyiapkan beragam program
untuk penanganannya. “Pelatihan kejuruan seperti keterampilan menjahit,
membordir, salon, serta membuat aneka kue,”ucap Budi seraya mengatakan Dinas
Sosial melakukan pembinaan terhadap WTS untuk menjadi baik .(dar
/OL)

Terpopuler

Artikel Terbaru