PALANGKA
RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan pihaknya terus
bergerak membangun Kota Cantik menjadi kota cerdas (Smart City) berkearifan
lokal. Menurut dia, tiap tahunnya, pembangunan yang dilakukan akan terus
memperhatikan kondisi sosial di masyarakat. Namun, pembangunan yang
dilaksanakan itu bertahap, sehingga masyarakat diminta tetap bersabar.
Fairid
berharap, masyarakat Kota Cantik bisa lebih bersabar untuk menantikan wajah
Palangka Raya yang baru, dengan target mewujudkan Kota Palangka Raya menjadi
Kota Smart City dengan tipelogi kearifan lokal.
“Semua
wilayah pasti mendapat giliran. Baik infrastrukturnya maupun sarana yang lain.
Kita berharap masyarakat untuk bersabar, karena kita akan tuntaskan semua
visi-misi selama masa jabatan berakhir 2024 nanti,†bebernya.
Menurut
dia, Kota Palangka Raya dikenal dengan tiga tipelogi yang beragam. Mulai dari
wajah perkotaan, pedesaan dan hutan. Hal ini diakui menjadi salah satu kendala
yang kompleks untuk menentukan arah pembangunan. Melihat hal ini, dia menjelaskan,
pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2018-2024. Implementasi dalam RPJMD tersebut kemudian mengakomodasi
semua sektor pembangunan yang tepat untuk semua tipelogi.
Hanya
saja, kata Fairid, dari tipelogi yang beranggotakan masyarakat dengan beragam
status dan kedudukannya, mulai dari masyarakat perkotaan yang sejahtera hingga
masyarakat yang masih belum sejahtera, maka pemerintah di bawah kepemimpinanya
lebih fokus untuk menuntaskan disparitas atau kesenjangan sosial yang ada.
Di sisi
lain, kata dia, pihaknya begitu memahami betul masalah dan kendala yang
dihadapi Kota Palangka Raya, yakni masih adanya masyarakat yang sejahtera,
masih ada juga masyarakat yang tidak sejahtera bahkan berada di garis
kemiskinan.
“Dalam
program pembangunan, baik visi-misi maupun RPJMD telah dipetakan kebijakan apa
saja yang perlu dieksekusi dengan optimal. Salah satunya, menuntaskan
disparitas sosial itu,†kata Fairid.
Lebih
lanjut wali kota termuda ini mencontohkan, seperti di Kecamatan Rakumpit.
Menurutnya, persoalan infrastruktur belum berjalan hingga seratus persen. Hal
ini lebih disebabkan anggaran dan juga ketentuan penggunaan anggaran yang dikhususkan
untuk infrastruktur, sehingga pembangunan seperti rumah sakit, puskesmas hingga
sarana pendidikan belum bisa diakomodasi sepenuhnya. Meskipun begitu, ucap dia,
dalam anggaran tahun yang akan datang pemerintah akan merancang kebijakan yang
mengarah pada persoalan tersebut. “Perlu diingat untuk menuntaskan segala
persoalan ini diperlukan waktu yang tidak sedikit dan juga memerlukan tahapan
demi tahapan yang panjang,†imbuhnya. (mcisenmulang/ami/iha/CTK)