PALANGKA RAYA-Masalah stunting dan pernikahan dini di
Kalteng cukup tinggi. Hal ini terus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi
maupun pemerintah pusat. Pencegahan menjadi salah satu program prioritas, demi
menciptakan generasi atau sumber daya manusia (SDM) Kalteng yang unggul.
Senin (9/12), Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Pemprov
Kalteng meneken MoU program yang didalamnya mengatur penekanan stunting dan
pernikahan dini di Bumi Tambun Bungai ini.
Teken MoU ini telah
dibahas antara BKKBN Pusat dengan Pemprov Kalteng yang diwakili oleh Sekda
Kalteng Fahrizal Fitri, bertempat di Kantor Gubernur Kalteng. Kepala BKKBN
Hasto Wardoyo mengatakan, permasalahan stunting dan pernikahan dini tentu harus
ditangani secara bersama antara pemerintah pusat dan pemprov serta pemerintah
kabupaten/kota se-Kalteng.
“Program kependudukan
keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) merupakan program strategis
yang menjadi perhatian. Dalam pelaksanaan harus dilakukan secara bersinergi dan
didukung oleh berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu
permasalahan yang jadi perhatian yakni stunting dan pernikahan dini,†ungkap
Hasto kepada Kalteng Pos.
Dijelaskannya, program
kependudukan dan keluarga berencana (KB) tidak membatasi jumlah anak dalam
berkeluarga, karena konsep pembangunan keluarga dan keluarga berencana
merupakan tujuan yang ingin dicapai. Apabila program keluarga sudah terencana, lanjutnya,
maka akan menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul, sehingga dapat menekan
angka stunting.
“KB di sini jangan
hanya dipersepsikan kontrasepsi dan membatasi anak, tapi bagaimana menciptakan
anak dengan kualitas unggul,†jelasnya kepada awak media, Senin (9/12).
Untuk meningkatkan
kualitas anak, tuturnya, harus dilakukan penjarakan kelahiran, minimal tiga
tahun dan maksimal lima tahun. Bukan jumlah yang dibatasi. Meskipun hanya dua
anak, tapi jika jarak kelahirannya kurang dari tiga tahun, maka kualitas anak
pun tidak baik.
“Sebaliknya, jika memiliki
enam anak dengan jarak kelahiran tiga tahun, itu lebih terencana dan lebih baik
kualitasnya,” kata mantan Bupati Kulonprogo itu.
Pada kesempatan yang
sama, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, audiensinya dengan rombongan
BKKBN pusat tersebut membahas berbagai program BKKBN dan diselaraskan dengan Pemprov
Kalteng. Apalagi, tambahnya, kasus stunting dan pernikahan dini di Kalteng tercatat
cukup tinggi. Diharapankan melalui teken MoU ini program-program penanggulangan
permasalahan stunting dan pernikahan dini dapat terlaksana secara maksimal.
“Dalam teken MoU ini
kami menyepakati program-program menciptakan SDM unggul agar bisa menurunkan
angka stunting. Salah satu langkah yakni dengan menurunkan angka pernikahan
dini,†jelasnya kepada Kalteng Pos.
Pemprov Kalteng pun mendukung
program pranikah yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai salah satu strategi
untuk meningkatkan SDM Kalteng yang unggul. (abw/ce/pri)