PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I
DPRD Provinsi Kalteng melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka meningkatkan
tata kelola keuangan dan aset daerah ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim),
beberapa waktu lalu.
Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I
DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering.
Turut dalam rombongan Wakil Ketua Komisi I, H Muhajirin, Sekretaris
Komisi I, Sirajul
Rahman, kemudian para anggota Ferry Khaidir, H Sugiyarto, Toga HN Nadeak, Hj Rusita
Irma, Irawati dan Sinar Kemala,
serta perwakilan dari Bank Kalteng.
Adapun dalam kunker tersebut, Komisi I DPRD
Kalteng berkesempatan untuk melakukan kaji banding, serta mempelajari tata
kelola keuangan dan aset daerah yang diterapkan oleh Pemprov Jatim melalui
BPKAD Jatim.
Ketua Komisi I DPRD
Kalteng, Yohanes Freddy Ering menjelaskan, ada beberapa catatan penting yang
berhasil dihimpun pada saat
kunjungan. Di antaranya
berkenaan pada tata kelola khusus dalam pengelolaan aset ataupun hibah yang
sudah dilakukan oleh BPKAD Jatim. Regulasi atau implementasinya berjalan dengan sangat baik dan
akurat. Terlebih
menyangkut soal aset tentu dianggap akan sangat penting, karena akan
berpengaruh pula untuk opini BPK RI terhadap tata kelola keuangan daerah
tersebut.
“Tentu hal ini bagus untuk dipelajari dan
harapannya dapat diterapkan pada Provinsi Kalteng,†ujarnya, beberapa waktu
lalu.
Freddy mencontohkan, terkait masalah
hibah hingga lainnya, benar-benar diatur sesuai dengan regulasi, dan ditindaklanjut dengan positif.
Bahkan, untuk
dum kendaraan dinas, sudah tidak diperbolehkan lagi, dan itu wajib untuk diterapkan.
“Untuk persoalan
hibah juga harus dilakukan secara konsisten, ketika ada usulan dari perangkat daerah, atau instansi lainnya, harus dipertimbangkan
dengan baik dalam prosesnya. Artinya,
tidak serta merta saat pihak lain meminta hibah, kemudian langsung
dipenuhi. Karena, jika terus menerus dilakukan demikian, aset daerah akan habis.
Politisi PDIP
Kalteng tersebut menjabarkan, yang menjadi acuan pembelajaran lainnya, yakni berkenaan dengan
perencanaan, seperti tidak boleh melakukan pada aset-aset yang ada, atau yang telah
rusak. Hal tersebut wajib
ditindaklanjuti, agar tidak menjadi
beban bagi daerah. Bahkan,
bisa berdampak pada neraca anggaran.
“Sementara
berkenaan dengan perusahaan daerah (Perusda), BPKAD Jatim menerapkan sebuah
terobosan untuk meleburnya menjadi satu perseroan terbatas (PT),†bebernya.
Misalkan saja, sebut Freddy, ada lima perusda yang dianggap kurang
berkontribusi bagi daerah, maka perusda tersebut disatukan menjadi sebuah PT. Harapannya agar dapat berjalan
dengan maksimal. Selain itu, Bank Jatim sendiri pada umumnya sebagai penyumbang deviden terbesar sama halnya dengan Bank Kalteng.
“Namun ke depan kami juga harus
banyak mempelajari urusan restrukturisasi terhadap perusda, seperti yang
dilakukan oleh Bank Jatim sebagai perusda penyumbang terbesar di Provinsi Jatim,â€pungkas Freddy. (pra/ram/nto)