PROKALTENG.CO – Pansus Pengawasan
Anggaran Covid-19 yang dibentuk DPRD Kalteng, banyak temukan berbagai persoalan
terkait penggunaan anggaran Covid-19 dan penyaluran bansos Covid-19. Banyaknya
persoalan itu, terungkap saat Pansus Pengawasan Angaran Covid-19 dan Bansos
Covid-19, menyampaikan laporan pada rapat paripurna ke-5 masa sidang 1 tahun
2021.
Beberapa persoalan yang disampaikan Pansus
tersebut, mulai dari penggunaan anggaran penanganan, penyaluran bantuan yang
tidak merata, dan data penerima yang tidak valid. Bahkan, dibeberapa daerah
warga menolak bansos Pemprov Kalteng, karena lokasi bank sebagai penyalur jauh
dan membutuhkan biaya mahal yang dari dana bansos diterima.
Ketua Pansus Pengawasan Anggaran Covid-19
DPRD Kalteng Y Freddy Ering mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan di
lapangan banyak persoalan yang ditemui. Untuk penanganan pandemi di Kalteng
masih belum maksimal, padahal anggaran yang disiapkan sangat besar.
“Dari pantauan Pansus DPRD dilapangan,
penanganan pandemi Covid-19 masih belum maksimal. Anggaran penanganan Covid-19
yang disiapkan sekitar Rp 739 M, tetapi yang dialokasikan untuk penanganan
hanya sekitar Rp 500 M,” tegas Yohanes Freddy Ering, kemarin.
Kemudian dalam penyaluran Bansos Covid-19,
banyak data penerima yang tidak valid. Selain itu, penyaluran tidak merata
kepada seluruh masyarakat yang benar-benar terdampak.
“Temuan tim juga di lapangan ada
penerima yang tidak layak, tetapi dapat bansos. Kemudian ada yang benar-benar
layak menerima, tetapi tidak dapat,” tukasnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V
meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan,
disejumlah Kabupaten ditemukan sejumlah data bansos yang bersifat tumpang
tindih. Itu mengakibatkan penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran.
“Banyak sekali data
penerima bansos yang tumpang tindih, sehingga mengakibatkan penyalurannya tidak
tepat sasaran. Bahkan ada juga nama orang yang telah meninggal dunia masuk
kedalam daftar penerima bansos. Seharusnya data yang dihimpun benar-benar
dilakukan validasi terlebih dahulu, mengingat bansos tersebut sangat dibutuhkan
oleh masyarakat yang terdampak Covid-19,†pungkasnya.