Menanggapi berlakunya KUHP baru, DPRD Kalteng menegaskan kebebasan berpendapat tetap dijamin, selama kritik disampaikan secara beretika dan berbasis data.
Sengketa tapal batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya terkait status Desa Dambung menyisakan persoalan serius bagi masyarakat setempat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti lambannya progres penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa (PPBDes) di wilayah ini.
DPRD Kalteng menilai peringatan Isra Mikraj sebagai momentum memperkuat keimanan dan akhlak aparatur dalam menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang dinilai strategi
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan sebagai bagian penting dalam memperkuat tat
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng Sirajul Rahman menyoroti masih adanya kecamatan di Kabupaten Murung Raya yang belum teraliri listrik secara memadai dan meminta pemerintah daerah segera memberi perhatian serius.
