SAMPIT,KALTENGPOS.CO-Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Kotawaringin Timur (Kotim) H Rudianur mengingatkan agar pemanfaatan APBD
Kabupaten Kotim Tahun 2021 mendatang, harus pro rakyat dan merata. Hal itu ia
harap bisa dilakukan agar dapat menampung aspirasi seluruh kecamatan, kelurahan
dan desa.
“Kami
mengharapkan alokasi APBD itu dapat mengedepankan asas manfaat dan skala
prioritas anggaran yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Kotim saat
ini. Seperti perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih dan listrik,
serta pelayanan kesehatan dan pendidikan di seluruh kecamatan, kelurahan dan
desa,†ujar Rudianur, Rabu (25/11).
Menurutnya,
dengan menerapkan mekanisme dan pola tersebut, diharapkan akan tercipta sebuah
formulasi APBD yang baik serta adil ke semua daerah tanpa membedakan satu sama
lain yang menyebabkan disparitas. Maka dari itu pelaksanaan pembangunan yang
menggunakan dana APBD harus lebih proporsional dan merata di seluruh Kecamatan
dan Desa, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesenjangan.
“Kalau
hal itu dapat dilakukan maka anggaran yang dituangkan dalam APBD Kabupaten
Kotim tahun 2021 nanti dapat dikatakan pro rakyat, mengingat masyarakat daerah
ini ada di setiap kecamatan dan desa,”
ujar Rudianur.
Dia juga
berharap apa yang sudah dibahas dan disepakati bisa dilaksanakan secara
bersama-sama dan bertanggung jawab. Selain itu APBD juga harus bisa membawa
manfaat untuk masyarakat luas bukan untuk kepentingan pribadi maupun individu
kelompok.
“APBD
Kabupaten Kotim sudah selesai dibahas dan disepakati dengan kondisi ditengah
ketidakpastian wabah Covid-19 ini. Diharapkan bisa digunakan seefektif dan
seefisien mungkin agar memang manfaatnya tercapai sesuai dengan marwah APBD itu
sendiri untuk kepentingan pembangunan daerah kita ini,†ucap Rudianur.
Politikus
Partai Golkar ini juga mengatakan, anggaran APBD tidak hanya tertuju pada asas
pemerataan saja, tetapi juga peningkatan ekonomi kerakyatan yang dicita-citakan
bersama. Hal ini seusai dengan slogan bupati bergerak cepat membangun Kotim.
“Perlu
diingat bahwa kemajuan yang dimaksud bukanlah sekadar kemampuan mendirikan
monumen-monumen besar atau bangunan-bangunan megah saja, tetapi bagaiaman kita
dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang masih dibawah garis kemiskinan,
sehingga mereka bisa sejahtera,” tutupanya.