PALANGKA RAYA – Asap
masih menyelimuti langit ibu kota Provinsi Kalteng. Terkadang begitu tebal. Ada
saatnya asap seperti menghilang. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa karhutla
di Kalteng masih terjadi.
Gubernur
Kalteng H Sugianto Sabran menyebut, sejak 17 hingga 30 September mendatang,
Kalteng berstatus tanggap darurat karhutla. Otomatis penanganan karhutla ini mesti
dilakukan secara intensif. Dana yang diperlukan pun akan membengkak alias
mengalami kenaikan.
“Ketika
status sudah ditetapkan menjadi tanggap darurat, anggaran pun mengalami
kenaikan dari sebelumny saat hanya berstatus siaga,” katanya saat jumpa
pers bersama awak media di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis
(19/9).
Diungkapkannya,
anggaran yang disiapkan Pemprov Kalteng saat tanggap darurat ini berada di kisaran
Rp30-50 miliar. Sebelumnya, anggaran tingkat provinsi berada pada angka Rp20
miliar.
“Saya
sudah meminta kepada ketua TAPD Kalteng untuk menyiapkan anggaran Rp30-50
miliar. Disiapkan mengantisipasi adanya hal luar biasa,” ungkapnya.
Pihaknya
pun sudah menandatangani surat permintaan kepada pemerintah pusat terkait penambahan
peralatan penanggulangan karhutla. Selain itu, permintaan penggunaan dana bagi
hasil yang ada di kehutanan juga diperbolehkan oleh pihak kementerian.
“Saya
meminta kepada pemerintah pusat agar dapat menggunakan dana itu (kehutanan, red).
Dan itu disetujui,” tegasnya.
Ke
depan, lanjutnya, kami berharap karhutla ini tidak terjadi lagi. “Harapan
saya kepada pemerintah pusat, biarkanlah penanganan karhutla ini diserahkan ke
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng,” katanya.
Dengan
demikian tak ada saling menyalahkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah (pemda). Pemprov akan menyiapkan anggaran sesuai kemampuan daerah. Pemerintah
Pusat hanya membantu jika pemda masih mengalami kekurangan.
“Ini
berdasarkan pengalaman saja. Contohnya, apel BNPB dilakukan saat sudah ada
titik-titik api di Kalteng,” katanya.
Seharusnya,
tegasnya, dua bulan sebelum memasuki musim kemarau, permasalahan terkait tim
penanganan karhutla sudah selesai dibahas dan dibentuk. Dengan demikian tidak mungkin
penanganan terlambat. “Yang lebih mengetahui itu pemerintah daerah,
termasuk soal lokasinya,” tutur gubernur.
Di
tempat yang sama, Wakapolda Kalteng Rikhwanto menyebut, sampai saat ini ada 16
korporasi dan 66 orang pelaku yang sedang disidik. Mudah-mudahan penyidikan ini
bisa masuk ke kejaksaan. “TKP lahan terbakar kami pasang police line, baik
yang ada maupun yang tak ada orangnya,” tegasnya.
Mereka
yang diduga membakar lahan dan sudah ditangkap, kini sedang menjalni proses
hukum. Penegak hukum masih terus memburu para pelaku karhutla yang belum
diamankan.
“Kami
harus mendatangkan saksi ahli terlebih dahulu sebelum melaksanakan olah TKP. Selanjutnya
dilakukan penyempurnaan penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.
Terpisah,
Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menanggapi terkait kabar 65 orang satgas yang
dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, informasi itu memang sudah
sampai di Pemprov Kalteng. Akan tetapi belum ada komunikasi lanjutan antara
kedua belah pihak.
“Berkenaan
dengan kedatangan mereka, sampai saat ini belum ada komunikasi langsung. Nanti
kami akan pelajari dengan melihat kondisi saat ini,” katanya kepada
Kalteng Pos.
Berdasarkan
informasi yang diterima pihaknya, satgas tersebut merupakan tenaga pengalihan
dari Riau. Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap optimistis bisa menangani karhutla
ini tanpa bantuan dari pihak luar.
Sementara
itu, Koordinator Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) Perwakilan Kalteng, Fikri Nur Muhammad menyebut, kemarin
(19/9), pihaknya tak melakukan penyemaian garam di langit Kalteng.
“Untuk
hari ini (kemarin, red), kami tidak melaksanakan penyemaian. Hasil pantauan
hingga sore hari, tak terlihat adanya pertumbuhan awan di wilayah Kalteng yang
berpotensi hujan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Kalteng Pos.
Panatauan
terhadap hasil penyemaian yang dilakukan selama dua hari berturut-turut, 17-18
September, pada Selasa (17/9) terjadi hujan rintik-rintik di seputaran Bandara
Tjilik Riwut.
“Setelah
adanya penyemaian garam, terpantau oleh radar BMKG terjadi pertumbuhan awan
pada Rabu (18/9). Namun untuk informasi terkait hujan belum ada,”
jelasnya.
Terpisah,
BMKG Stasiun Tjilik Riwut Kota Palangka Raya memperkirakan mulai akhir pekan
ini sebagian wilayah Kalteng akan turun hujan dengan intensitas ringan dan
sedang.
“Tanggal
21 September ini diprediksi hujan ringan hingga sedang di wilayah utara, yakni
Gunung Mas,” ujar Prakirawan BMKG Stasiun Tjilik Riwut Kota Palangka Raya,
Cindy.
Pada
22 September, diperkirakan akan terjadi di wilayah Kalteng bagian utara dan
barat, meliputi Kotim, Kobar, Seruyan, dan Sukamara.
“23
September masih sama. Sedangkan 24 hampir di seluruh wilayah Kalteng,” ucapnya.
Potensi
hujan mulai berkurang pada 25 September. Sementara pada 27 September, hujan
diperkirakan muncul kembali di wilayah bagian tengah Kalteng, yakni Kota Palangka
Raya dan Katingan.
“Tetapi
belum memasuki musim hujan. Karena diperkirakan musim hujan akan terjadi
pertengahan Oktober,” pungkasnya.
PEMKO USULKAN Rp1,7 M
Kenaikan
status siaga menjadi tanggap darurat karhutla yang ditetapkan Pemerintah Kota
(Pemko) Palangka Raya, otomatis mempengaruhi besaran anggaran. Sekitar Rp1,7
miliar diusulkan dari sejumlah instansi teknis terkait.
Menurut
Kepala Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka
Raya Absiah, usulan tersebut nantinya akan diverifikasi kembali, menyesuaikan kebutuhan
setiap instansi yang terlibat.
“Atas
usulan mereka, nantinya akan kami verifikasi untuk melihat apa saja kebutuhan
dan keperluan mereka,†ujarnya, kemarin.
Absiah
mengatakan, anggaran tersebut bersumber dari dana tak terduga APBD Kota
Palangka Raya 2019. Sebelumnya, dana siaga sudah digelontorkan sebanyak Rp2,3
miliar dari usulan sebsar Rp2,7 miliar.
“Dari
nilai sekian itu, kami perkirakan tidak ada penambahan. Bisa saja ada
penggunaan yang berkurang. Karena itulah perlu adanya verifikasi untuk semua
usulan instansi terkait itu,†jelasnya.
Dengan
adanya dana tanggap darurat ini, lanjutnya, maka biaya yang digunakan untuk pemulihan
kesehatan masyarakat sepenuhnya akan dibiayai oleh pemerintah, termasuk
pembiayaan untuk operasional damkar, BPBD, dan TNI/Polri.
“Semua
pembiayaan akan ditanggung kami (pemko),†pungkasnya. (ari/ce/ram/CTK)