PALANGKA RAYA – Adanya dugaan rasionalisasi APBD 2019, dibantah pihak
Pemprov Kalteng. Bantahan disampaikan Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri.
Menurut Fahrizal, Pemprov Kalteng
tidak melakukan rasionalisasi, melainkan hanya evaluasi terhadap anggaran yang
berjalan. “Bukan, kami tidak melakukan rasionaliasi. Namun, kami melakukan
evaluasi APBD 2019 terkait ketersediaan sumber pendanaan,” ujarnya, Rabu
(3/7/2019).
Dia mengatakan, dalam penyusunan
RAPBD 2019 yang dilakukan pada tahun 2018, semua menggunakan asumsi terkait Penerimaan
atau sumber pendapatan.
“Nah, saat ini semua itu
berjalan, maka kami akan melakukan evaluasi. Kami ingin melihat hasil
penerimaan ini seperti apa? Sudah ada dananya atau tidak,” ucapnya.
Menurutnya, jika dana ada tentu
kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan. “Kalau kalau kegiatan tidak
ada dananya tidak mungkin kita laksanakan. Untuk itu kegiatan kami taham dulu
sampai ada dananya. Kami tidak ingin melaksanakan kegiatan, tetapi dananya tidak
ada. Jadi tidak ada rasionalisasi, kami hanya menunda dulu sampai dana
tersedia,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD
Kalteng H Heriansyah mengungkapkan adanya dugaan rasionalisasi anggaran oleh Pemprov
Kalteng, tanpa koordinasi menjadi pertanyaan kalangan DPRD Kalteng.
Pasalnya menurut politikus Partai
Gerindra itu, dalam rasionalisasi anggaran tersebut Pemprov Kalteng tidak
melibatkan dewan. Bahkan, tanpa koordinaasi kepada pihak DPRD Kalteng.
“Fraksi Partai Gerindra DPRD
Provinsi Kalteng banyak menerima laporan terkait rasionalisasi anggaran oleh
Pemprov Kalteng. Info itu disampaikan oleh SOPD/dinas terkait maupun pihak
ketiga, baik jasa fisik maupun non fisik,” kata Herianyah, Rabu (3/7/2019).
(arj/nto)