PALANGKA RAYA – Adanya dugaan rasionalisasi anggaran oleh
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, tanpa koordinasi menjadi pertanyaan
kalangan DPRD Kalteng. Salah satunya, datang dari Wakil Ketua DPRD Kalteng,
Heriansyah.
Pasalnya menurut politikus Partai
Gerindra itu, dalam rasionalisasi anggaran tersebut Pemprov Kalteng tidak
melibatkan dewan. Bahkan, tanpa koordinaasi kepada pihak DPRD Kalteng.
“Fraksi Partai Gerindra DPRD
Provinsi Kalteng banyak menerima laporan terkait rasionalisasi anggaran oleh
Pemprov Kalteng. Info itu disampaikan oleh SOPD/dinas terkait maupun pihak
ketiga, baik jasa fisik maupun non fisik,” kata Herianyah.
Rasionalisasi anggaran APBD 1
tahun 2019, menjadi pertanyaan serius Fraksi Gerindra DPRD Kalteng. Sebab,
tanpa koordinasi dan seolah tidak menghormati keberadaan lembaga DPRD Kalteng.
“Rasionalisasi ini terjadi
tampa ada komunikasi dengan DPRD Provinsi Kalteng sebagai mitra. Seharusnya
rasionalisasi dilaksanakan saat pembahasan APBD Perubahan 2019 sesuai
aturan,” ucapnya.
Menurutnya, efek Rasionalisasi
anggaran APBD 2019 ini berdampak pada putaran uang di Kalteng. “Karena
peningkatan ekonomi masyarakat masih sangat berpengaruh pada serapan APBD yang
seharus saat ini sudah mencapai target 50% lebih. Inilah persoalan terjadi saat
ini, anggaran tertahan karena terjadi rasionalisasi,” ujarnya.
Heriansyah menegaskan, Fraksi
Gerindra sangat prihatin dengan kondisi yang tidak harmonis dan Pemprov Kalteng
tidak menghormati DPRD Kalteng.
“Saya sebagai Wakil ketua
DPRD Kalteng dan juga atas nama Fraksi Partai Gerindra sangat prihatin terhadap
rasionalisasi anggaran yang berdampak pada rendahnya serapan anggaran APBD Provinsi
Kalteng 2019. Sebab, ini juga berdampak terhadap ekonomi dan pertumbuhannya
melemah untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan
inflasi tinggi di kalteng, sehingga perputaran uang tingkat ekonomi ke bawah
terpuruk,” pungkasnya. (arj/nto)