MANUVER Yorrys Raweyai yang mendesak agar Partai Golkar segera
mempercepat Musyawarah Nasional dipertanyakan. Yorrys dinilai sudah tidak memiliki
kapasitas untuk berbicara tentang partai berlambang beringin.
Ketua DPP Partai Golkar Sabil
Rachman pun meminta Yorrys Raweyai tidak sembarangan berbicara.
Menurut Sabil Rachman, Yorrys tak
punya hak suara lagi di partai. Ia sudah mengundurkan diri setelah maju
pencalonan anggota DPD RI mewakili Papua.
“Pak Yorrys bicara itu dalam
kapasitas apa? Sekarang anggota DPD dan sudah mundur dalam kepengurusan,”
ujar Sabil kepada wartawan.
Makanya, Sabil yang Sekjen
Kosgoro 1957 meminta Yorrys tidak asal bicara. “Dia harus menunjukkan
aturan yang melarang atau tidak membolehkan atau membatasi periodisasi jabatan
ketua umum,” tegasnya.
Hemat dia, Yorrys lebih fokus
mempersiapkan diri sebagai anggota DPD RI terpilih 2019-2024. “Jangan masuk pada wilayah partai
lagi,” imbuh Sabil.
Menurut Sabil, kepengurusan Golkar
yang dipimpin Airlangga Hartarto masih kelanjutan tanggung jawab dan amanah
hasil Munas Bali. Karena itu, sesuai AD ART, kepengurusan lima tahun maka baru
berakhir bulan Desember 2019.
“Atas dasar itulah maka
pandangan ini sungguh-sungguh selain tidak punya dasar berpikir yang kuat juga
ademokratis karena cendrung memaksakan kehendak. Tidak ada ketentuan atau belum
ada aturan organisasi yang membatasi periode jabatan ketua umum,” tegas Sabil.
Seperti diketahui, sejak beberapa
waktu terakhir, mantan plitisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan,
rencana Ketua Umum Airlangga Hartarto mencalonkan diri akan mendapat penolakan
dari kader beringin. Sebab, menurut Yorrys, tidak ada dalam sejarah Golkar
terjadi ketum berkuasa selama dua periode. (rmol/kpc)