JAKARTA-Perputaran uang
selama pelaksanaan Pilkada 2020 diyakini akan membantu pemulihan ekonomi daerah
yang ambles akibat pandemi Covid-19. Khususnya di 270 daerah pelaksana.
Apalagi, potensi uang yang beredar hingga akhir tahun nanti mencapai puluhan
triliun rupiah.
Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian mengatakan, peredaran uang yang bersumber dari negara saja
sekitar Rp 20 triliun. “Anggaran dari APBD lebih kurang Rp 15 trilliun,
kemudian dari APBN Rp 5 trilliun,” ujarnya, kemarin (21/7).
Untuk dana yang bersumber
dari APBD, Tito menyebut, saat ini sudah 85 persen yang dicairkan. Sementara
yang bersumber APBN, baru sekitar Rp 1 triliun dari total rencana alokasi Rp 5
triliun.
Jumlah tersebut, lanjut
dia, masih berpotensi bertambah. Sebab, para kontestan juga dipastikan akan
mengeluarkan uang. Baik untuk kepentingan kampanye maupun tim pemenangan. Jika
di setiap daerah ada dua sampai calon saja, ada ratusan kontestan yang
menggelontorkan dana.
Dari Rp 20 triliun uang
negara yang digelontorkan, lanjut Tito, sekitar 60 persen akan digunakan untuk
gaji penyelenggara maupun pengawas di tingkat kecamatan, desa, hingga tempat
pemungutan suara (TPS). Gaji tersebut akan menjadi insentif menambah pemasukan
rumah tangga.
“Artinya ini
adalah program padat karya, akan memperkuat daya beli masyarakat di 270
daerah,” kata Mendagri.
Selain untuk petugas,
40 persen alokasi anggaran akan digunakan untuk kebutuhan logistik. Hal itu
juga memberi stimulus pada dunia usaha untuk terus berproduksi. Bahkan, bisa
menjangkau UMKM untuk kebutuhan tertentu seperti masker dan face shield.
“Di sisi lain juga akan bermanfaat untuk menangani Covid-19, karena nanti
akan digunakan untuk pembelian alat perlindungan Covid-19,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya
mengusulkan agar para kontestan yang terlibat dalam pilkada kali ini
menggunakan alat peraga kampanye berupa masker dan hand sanitizer yang
diproduksi oleh UMKM. “Sehingga ini akan menimbulkan gerakan masif,”
ujarnya.
Mantan Kapolri itu
berharap, pelaksanaan pilkada tahun ini menjadi momentum gerakan melawan
Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi. Dia meminta agar isu yang diangkat adalah
peran kepala daerah dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampak sosial
ekonominya.
Jika dilakukan secara sehat, pertarungan gagasan
dapat berimplikasi pada penurunan kurva ke depannya. “Ketika dalam pilkada ini ada
kepala daerah (petahana) yang bertanding maupun kontestan lain, kami harapkan
mereka betul-betul terpacu untuk menyelesaikan Covid-19,†ujarnya.