Rencananya Presiden
Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet pemerintahanya sebelum September.
Komposisi menteri pun sudah dirampungkan dan diketahui para ketua umum partai
pendukung.
Perimbangannya adalah
porsi untuk menteri dari kalangan profesional sebanyak 55 persen, dan parpol
sebanyak 45 persen. Selanjutnya terkait Jaksa Agung yang akan diisi dari
kalangan nonparpol. Lalu, akan diisi siapakah posisi kursi Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)?
Anggota Komisi I DPR
Roy Suryo yang juga pernah duduk sebagai menteri pemuda dan olahraga memberikan
catatan untuk pos Kemenkominfo. Menurutnya, sektor ini penting harus terbebas
dari kepentingan politik. Karena itu, kader partai Demokrat itu berharap
Menkominfo bukan dari partai politik.
“Sektor komunikasi dan
Informatika itu sangat strategis. Agar tidak ada kepentingan bisnis di
baliknya, maka Menkominfo harus masuk porsi 55 persen dari profesional. Ini
cukup merugikan jika diisi orang partai,†kata Roy kepada wartawan, Minggu
(18/8).
Dijelaskan Roy, ada
kekhawatiran jika Menkominfo diisi oleh figur partai politik, maka kemungkinan
kementerian ini tidak bisa lepas dari kepentingan parpol yang dinaunginya
nanti. Sebab, Kominfo menguasai frekuensi publik.
“Jika sampai
terindikasi punya kepentingan, tentu tidak akan fair nantinya, apalagi Kominfo
selaku regulator dari frekuensi milik ranah publik yang harus dijaga
netralitasnya,†imbuh Roy.
Lebih lanjut, Roy juga
mengaku mengapreasisi Menkominfo Rudiantara yang saat ini memimpin Kementerian
Kominfo. Namun, dia menilai, apabila Jokowi memutuskan untuk diganti, maka
paling tidak, penggantinya harus memiliki pemahaman yang baik tentang
komunikasi dan informatika.
“Setidaknya paham
soal-soal kebijakan dan dasar komunikasi & informatika,†pungkasnya.(jpg)