MUSYAWARAH Nasional (Munas) Partai Golkar akan digelar pada
Desember 2019 mendatang. Selain membahas evaluasi Pemilu dan hasil perolehan
suara, agenda lainnya adalah memilih ketua umum baru. Isu calon tunggal mulai
muncul ke permukaan.
“Ada gelagat Munas Partai Golkar
nanti mengarah pada calon tunggal. Jangan sampai terjadi. Sebab ini tidak akan
baik bagi citra Partai Golkar yang selama ini dikenal demokratis dalam setiap
pemilihan Ketua Umum,†ujar Wasekjen Golkar periode 2014-2015, Lalu Mara
Satriawangsa di Jakarta, Jumat (5/7).
Menurutnya, hingga saat ini DPP
Partai Golkar belum mengagendakan rapat pleno harian untuk memutuskan jadwal
Rapimnas yang agendanya penetapan waktu munas. Karena itu, belum pula dibentuk
Komite Pemilihan Ketua Umum dan pembentukan OC dan SC.
Mengingat waktu yang sudah mepet,
yang muncul adalah ada gelagat untuk menciptakan calon tunggal. “Karena belum
ada Komite Pemilihan. Hal-hal yang terkait persyaratan untuk menjadi ketua umum
belum dibahas, apalagi ditetapkan. Pleno saja belum. Bagaimana mau buat komite
pemilihan, pembentukan OC dan SC juga belum ada,†tuturnya.
Hal ini membuat sejumlah kader
yang ingin maju serba salah. Ingin Mau sosialisasi ke DPD dan pemilik hak suara
bisa dianggap tidak santun. Sementara diam saja juga salah. Karena dinilai
tidak serius oleh pemilik hak suara. “Karena itu, harus dikawal betul. Jangan
sampai ada calon tunggal figur ketua umum. Golkar adalah partai yang
demokratis. Siapa pun boleh mencalonkan diri dan bersaing secara sehat,â€
paparnya.
Sementara itu, politisi Golkar
Aziz Syamsuddin mendukung Airlangga Hartarto untuk kembali maju sebagai calon
Ketua Umum. Aziz menegaskan dirinya tidak akan mencalonkan diri. Namun, dia
tidak menyebutkan alasannya tidak maju. Diketahui, pada Munas Luar Biasa 2017,
Aziz maju mencalonkan diri sebagai calon ketua umum. Namun, akhirnya mengundurkan
diri. “Pada Munas Desember nanti saya tidak mencalonkan diri. Saya mendukung
Pak Airlangga maju lagi,†ujar Aziz.
Sejauh ini politisi Golkar yang
hampir dipastikan maju dalam bursa pemilihan Ketua Umum Golkar pada Munas 2019
adalah Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Airlangga yang juga petahana
mengklaim memperoleh dukungan dari DPD Golkar serta restu dari Presiden Joko
Widodo. Ini terbukti saat Airlangga beserta pimpinan DPD Golkar dari 34
provinsi bertemu Presiden Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Sementara
Bambang Soesatyo juga menyatakan mendapat dukungan sejumlah pihak untuk maju
dalam munas mendatang.
Terpisah, pengamat kebijakan
publik Trubus Rahadiansyah menyarankan pelaksanaan Munas Partai Golkar
sebaiknya digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20
Oktober 2019 mendatang. Alasannya, agar dapat memastikan pemerintahan ke depan
berjalan efektif.
“Menurut saya munas lebih baik
sebelum pelantikan presiden. Itu agar calon menteri dari Golkar yang nanti duduk
di kabinet tidak memengaruhi dinamika pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,†ujar Trubus.
Apabila nama calon menteri telah
diajukan Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan
ternyata Airlangga tidak terpilih kembali sebagai Ketua Umum lagi, menteri yang
telah diajukan bisa saja ditarik oleh ketua umum yang baru.
Dia memperkirakan Golkar sebagai
partai peraih suara terbanyak ketiga di Pemilu 2019 akan memiliki jatah kursi
yang cukup besar di kabinet. Sehingga posisi Golkar cukup penting untuk segera
menentukan ketua umum periode mendatang. (rh/fin/kpc)