Ketua Komisi VIII DPR RI: Luhut Jangan Banyak Berlagak, Kalau Nggak Sa

JAKARTA – Belakangan rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam
hal ini Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan virus corona seakan terus
dijegal oleh pemerintah pusat.

Seperti rencana penghentian
operasi bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk memutus penyebaran virus
corona yang dijegal Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves),
Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).Padahal, selama ini kebijakan Luhut tak terlihat
benar-benar memutus mata rantai penyebaran corona.

“Ya (tindakan dan ucapan LBP)
kontra terus, sementara kita misalkan tidak boleh bergerak ke mana-kemana
disuruh diam, tapi LBP malah bela tenaga kerja asing. China masuk, misalkan
ya,” ucap Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu
(Bapilu) PAN, Yandri Susanto, Jumat (3/4).

Seharusnya, Luhut membuka diri
terhadap ide-ide kebijakan yang dinilai lebih efektif, seperti yang dilakukan
Gubernur DKI Jakarta. Hal ini semata-mata demi kepentingan rakyat.

“Menurut saya Pak LBP selalu
(berkutat) dengan hal-hal yang sensitif dan kontroversial. Menurut saya kalau
tidak sanggup, ya jangan berlagak sanggup dan seolah-olah ide orang benar itu
menjadi salah, gitu loh,” tegas Yandri.

“Kita harusnya kompak, ngomongnya
yang enak-enak. Kalau ide orang lain bagus ya jangan disalahkan dan menurut
saya ambil. Kaya Anies, jangan dianggap sebagai lawan politik, kalau idenya
bagus menurut saya ambil,” tukas Yandri.

Namun, Yandri pun mengaku tidak
heran kenapa LBP maupun pemerintah pusat sering menjegal kebijakan Anies. Menurutnya,
pemerintah pusat tidak sanggup menanggung kebutuhan hidup rakyatnya.

“Nah yang saya pantau selama ini
kenapa misalkan LBP atau pemerintah pusat secara umum kenapa ide-ide bagus dari
Anies itu ataupun kepala-kepala daerah yang lain seperti Tegal, atau Bengkulu
minta dilockdown supaya tidak bermigrasi virus itu, ya ternyata pemerintah
pusat kan enggak setuju,” kata Yandri.

“Kenapa? Karena konsekuensinya
memang besar. Nah, jadi kenapa mereka menolak? Itu menurut saya ketidaksiapan
pemerintah pusat. Misalkan kalau lockdown ya segala sesuatu yang menyangkut
hajat hidup orang yang dilockdown itu kan harus ditanggung oleh pemerintah,”
sambung Yandri menambahkan.

JAKARTA – Belakangan rencana kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam
hal ini Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan virus corona seakan terus
dijegal oleh pemerintah pusat.

Seperti rencana penghentian
operasi bus antarkota antarprovinsi (AKAP) untuk memutus penyebaran virus
corona yang dijegal Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves),
Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).Padahal, selama ini kebijakan Luhut tak terlihat
benar-benar memutus mata rantai penyebaran corona.

“Ya (tindakan dan ucapan LBP)
kontra terus, sementara kita misalkan tidak boleh bergerak ke mana-kemana
disuruh diam, tapi LBP malah bela tenaga kerja asing. China masuk, misalkan
ya,” ucap Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu
(Bapilu) PAN, Yandri Susanto, Jumat (3/4).

Seharusnya, Luhut membuka diri
terhadap ide-ide kebijakan yang dinilai lebih efektif, seperti yang dilakukan
Gubernur DKI Jakarta. Hal ini semata-mata demi kepentingan rakyat.

“Menurut saya Pak LBP selalu
(berkutat) dengan hal-hal yang sensitif dan kontroversial. Menurut saya kalau
tidak sanggup, ya jangan berlagak sanggup dan seolah-olah ide orang benar itu
menjadi salah, gitu loh,” tegas Yandri.

“Kita harusnya kompak, ngomongnya
yang enak-enak. Kalau ide orang lain bagus ya jangan disalahkan dan menurut
saya ambil. Kaya Anies, jangan dianggap sebagai lawan politik, kalau idenya
bagus menurut saya ambil,” tukas Yandri.

Namun, Yandri pun mengaku tidak
heran kenapa LBP maupun pemerintah pusat sering menjegal kebijakan Anies. Menurutnya,
pemerintah pusat tidak sanggup menanggung kebutuhan hidup rakyatnya.

“Nah yang saya pantau selama ini
kenapa misalkan LBP atau pemerintah pusat secara umum kenapa ide-ide bagus dari
Anies itu ataupun kepala-kepala daerah yang lain seperti Tegal, atau Bengkulu
minta dilockdown supaya tidak bermigrasi virus itu, ya ternyata pemerintah
pusat kan enggak setuju,” kata Yandri.

“Kenapa? Karena konsekuensinya
memang besar. Nah, jadi kenapa mereka menolak? Itu menurut saya ketidaksiapan
pemerintah pusat. Misalkan kalau lockdown ya segala sesuatu yang menyangkut
hajat hidup orang yang dilockdown itu kan harus ditanggung oleh pemerintah,”
sambung Yandri menambahkan.