KUALA
KAPUAS – Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor saat membacakan sambutan dari
Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, anggaran yang diberikan kepada desa
diharapkan dapat segera dieksekusi sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat desa melalui program-program prioritas yang telah ditetapkan.
Kecepatan
pemerintah desa dalam membelanjakan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD)
akan mendorong perputaran uang di desa yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan
ekonomi desa.
“Apalagi
dalam masa pandemi Covid-19 ini dana desa diharapkan sebagai mekanisme untuk
membantu masyarakat yaitu melalui program bantuan langsung tunai dana desa
(BLT-DD) dan program padat karya tunai sebagai bentuk jaring pengaman sosial bagi
masyarakat terdampak ekonominya,†katanya.
Oleh
karena itu, ia mengajak semua pihak agar lebih cepat dan tepat dalam
menyalurkan dana desa. Selain itu, Dinas PMD serta camat juga diminta untuk
membantu dan mendorong desa agar lebih tepat waktu dalam mencapai realisasi dana
desa.
Kemudian,
Ben Brahim dalam sambutan tertulisnya menjelaskan dalam rapat bersama dengan
Dirjen Perbendaharaan Negara Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah beberapa
waktu yang lalu, target penyerapan DD Kabupaten Kapuas per Agustus masih belum
sesuai target yakni baru mencapai 72 persen dari target yang seharusnya 80
persen.
“Oleh
karenanya bapak dan ibu kepala desa hari ini diundang dalam rangka
berkoordinasi dan bertukar pikiran tentang kendala yang dihadapi agar dapat
dicari solusi yang tepat sehingga paling lambat akhir September ini diharapkan
target 80 persen dapat tercapai. Pada akhir tahun kita bisa menyelesaikan
program pembangunan tepat waktu,†terangnya.
Ia
pun meminta kepada seluruh kepala desa agar dapat meningkatkan kinerja walaupun
kondisi pandemi masih belum membaik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan
serta mengajak masyarakat untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat seperti
jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dan lain-lain.
Selain
itu, ia mengimbau sepanjang masih tersedia anggarannya agar desa mengadakan dan
membagikan masker untuk warganya yang kurang mampu serta menggalakkan
penggunaan masker secara massal karena terbukti dapat mencegah dan menghambat
penularan virus Covid-19.
Sementara
itu, di tempat yang sama, Kepala PMD dalam laporannya menjelaskan maksud dan
tujuan dilaksanakannya rakor tersebut. “Rapat koordinasi ini dilaksanakan
karena adanya penurunan performa desa dalam mengurus pengajuan ADD dan DD. Apalagi
ditambah dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 sehingga terjadi keterlambatan
dalam mengeksekusinya di lapangan. Oleh karena itu kami ingin secara langsung
mendengar dan mendalami masalah yang dihadapi pemerintah desa melalui kegiatan
ini,†jelasnya.