MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Bupati Barito
Utara (Batara) H. Nadalsyah menandatangani komitmen bersama pemberantasan
korupsi terintegrasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kal teng) di Aula Jayang Tingang
Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (5/4).
Penandatanganan dilakukan setelah rapat koordinasi
program pencegahan korupsi pada pemerintah daerah (pemda) se-Kalimantan Tengah tahun
2021. Hal ini dilakukan sebagai komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pada
pemerintah daerah, melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Bupati Nadalsyah mengimbau kepada seluruh
perangkat daerah di Batara agar berkomitmen dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi. “Dengan kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas,
tentunya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku,†kata Koyem, sapaan akrab Nadalsyah.
Komitmen tersebut, lanjut dia, yang pertama implementasi
program Monitoring Center for Prevention (MCP) secara konsisten, substansial
dan akuntabel. Dimana MCP sangat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas
dan penunjang bagi para investor berinvestasi di daerahnya.
Kedua, perencanaan, penganggaran, dan
realisasi keuangan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yang
mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik. Ketiga, proses pengadaan barang
dan jasa yang bersih, profesional dan akuntabel bebas dari KKN.
Keempat, penertiban, pemulihan, penyelesaian,
dan pengamanan asset pemerintah daerah, dan terakhir yakni penguatan pengawasan
dan pengendalian dalam tata kelola pemerintah daerah. Komitmen tersebut di tandatangani
seluruh bupati/wali kota se-Kalimantan Tengah dan Gubernur Kalteng yang
disaksikan Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Brigjen Pol
Bahtiar Ujang Purnama dan kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Di akhir acara, Bupati Nadalsyah serta kepala
daerah yang hadir menerima cendera mata dari Direktur Wilayah III KPK RI.
Bupati Nadalsyah menghadiri rakor tersebut bersama Ketua DPRD Batar Hj Mery
Rukaini dan
Sekretaris Daerah H Jainal Abidin. Rakor
tersebut dipimpin Gubernur H Sugianto Sabran dan dihadiri Direktur Wilayah III
Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, bupati/wali
kota, ketua DPRD dan sekretaris daerah serta inspektur se-Kalteng, perwakilan ombudsman,
pertanahan dan perbankan.
Gubernur Sugianto Sabran mengatakan, ada tiga
arahan yakni pemprov dan pemkab/pemko harus berperan aktif dalam mendukung dan
menjalankannya, dan seluruh entitas yang memiliki tanggung jawab dan peran segera
melakukan akselerasi kinerja sesuai indicator yang ditetapkan.
“Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar
instansi untuk memperkuat pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kalimantan
Tengah,†kata Sugianto Sabran.
Sementara Direktur Wilayah III Bahtiar
mengatakan, KPK mengedepankan edukasi dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kehadiran kami di sini untuk bapak dan ibu semua dalam upaya pemberantasan
korupsi, khususnya di Kalimantan Tengah,†katanya.
Berkaitan dengan pemerintah provinsi dan
kabupaten/ kota, KPK berkoordinasi dan berkomunikasi terkait tugas pokok yang menjadi
tanggung jawab masing-masing. “Saya mempunyai tanggung jawab moril di 6 (enam) wilayah
supaya para kepala daerah dan kepala perangkat daerah tidak akan korupsi,â€
tegasnya.
Bahtiar menjelaskan, peringkat Indonesia
berada pada urutan 102 dunia di tahun 2020, pada tahun 2019 berada pada
peringkat 85. Dijelaskannya juga kasus-kasus yang telah ditangani KPK,
pengaduan masyarakat wilayah Kalimantan Tengah, MCP, dan penjelasan lainnya
terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kalteng. “Saya berharap dengan
adanya rakor yang dilaksanakan ini nantinya korupsi di Kalimantan Tengah dapat
diminimalisir atau bisa dihilangkan,†harapnya.