Sistem Kepegawaian Segera Terintegrasi secara Daring

PALANGKA RAYA – Perkembangan
teknologi digital saat ini,
memacu pemerintah untuk terus melakukan reformasi birokrasi di seluruh aspek
tata kelola pemerintahan. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Staf Ahli
Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tanggara mengatakan,
saat ini Pemprov Kalteng juga fokus penggunaan teknologi dalam hal pelayanan.

Salah satu sistem yang saat ini menjadi program prioritas Pemprov
Kalteng seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Goverment (e-gov). Pasalnya,
selain meningkatkan pelayanan publik sekaligus untuk mengakselarasi sistem
manajemen aparatur sipil negara di Indonesia termasuk di Kalteng.

“Ke depam seluruh sistem
kepegawaian pemerintah akan terintegrasi secara daring (online),”
ungkap Yuel saat mewakili gubernur membuka diklat manajemen PNS di lingkup
Pemprov Kalteng Tahun 2019, Senin (7/10).

Lantaran, saat ini reformasi
birokrasi merupakan prioritas pemerintah guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Dengan demikian,
lanjutnya, seluruh sistem layanan pemerintah menjadi cepat dan singkat sehingga
bermanfaat dalam melayani masyarakat.

“Reformasi birokrasi saat
ini masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kualitas aparatur
pemerintah, postur kelembagaan, tumpang tindih kewenangan hingga kesejahteraan
PNS, tetapi pemerintah terus berupaya untuk mengurai persoalan tersebut,” ucapnya.

Memang tantangan pembangunan dan
pelayanan publik di Indonesia begitu besar, seperti banyaknya pelaku
pembangunan khususnya di ranah birokrasi yang belum profesional dalam memahami
dan mengukur kinerja dan karir. “PNS harus menjadi motor perubahan dengan
gagasan dan ide yang inovatif,” tegasnya.

Secara umum, tujuan manajemen PNS
sebagai wadah mengelola pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. “Manajemen
PNS lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar
selalu tersedia sumber daya PNS yang unggul dan selaras dengan perkembangan
zaman,” pungkasnya. (abw/uni/ctk/nto)

PALANGKA RAYA – Perkembangan
teknologi digital saat ini,
memacu pemerintah untuk terus melakukan reformasi birokrasi di seluruh aspek
tata kelola pemerintahan. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran melalui Staf Ahli
Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tanggara mengatakan,
saat ini Pemprov Kalteng juga fokus penggunaan teknologi dalam hal pelayanan.

Salah satu sistem yang saat ini menjadi program prioritas Pemprov
Kalteng seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Goverment (e-gov). Pasalnya,
selain meningkatkan pelayanan publik sekaligus untuk mengakselarasi sistem
manajemen aparatur sipil negara di Indonesia termasuk di Kalteng.

“Ke depam seluruh sistem
kepegawaian pemerintah akan terintegrasi secara daring (online),”
ungkap Yuel saat mewakili gubernur membuka diklat manajemen PNS di lingkup
Pemprov Kalteng Tahun 2019, Senin (7/10).

Lantaran, saat ini reformasi
birokrasi merupakan prioritas pemerintah guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang prima. Dengan demikian,
lanjutnya, seluruh sistem layanan pemerintah menjadi cepat dan singkat sehingga
bermanfaat dalam melayani masyarakat.

“Reformasi birokrasi saat
ini masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kualitas aparatur
pemerintah, postur kelembagaan, tumpang tindih kewenangan hingga kesejahteraan
PNS, tetapi pemerintah terus berupaya untuk mengurai persoalan tersebut,” ucapnya.

Memang tantangan pembangunan dan
pelayanan publik di Indonesia begitu besar, seperti banyaknya pelaku
pembangunan khususnya di ranah birokrasi yang belum profesional dalam memahami
dan mengukur kinerja dan karir. “PNS harus menjadi motor perubahan dengan
gagasan dan ide yang inovatif,” tegasnya.

Secara umum, tujuan manajemen PNS
sebagai wadah mengelola pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. “Manajemen
PNS lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar
selalu tersedia sumber daya PNS yang unggul dan selaras dengan perkembangan
zaman,” pungkasnya. (abw/uni/ctk/nto)