PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang merupakan
provinsi terluas kedua setelah Papua dan memiliki sumber daya alam (SDA) dan
sumber saya air (sda) yang melimpah ruah, namun tidak memili anggaran yang
banyak untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pendidikan,
kesehatan dan perekonomian masyarakat.
Pasalnya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 mencapai Rp5,5 triliun lebih, dengan komposisi
belanja langsung (BL) Rp2,8 triliun dan belanja tidak langsung (BTL) Rp2,6
triliun.
“Dengan keterbatasan APBD tersebut,
kami berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara maksimal dalam mewujudkan
kesejateraan rakyat,†ujar Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, di Aula Bapeddalitbang
Kalteng, Rabu (7/8).
Dikatakannya, Pemprov terus berusaha
mencari terobosan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang
secara langsung akan menambah besaran APBD. Salah satunya melalui ekstensifikasi
dan intensifikasi pajak daerah serta hibah pihak ketiga kepada pemerintah
provinsi.
“Upaya peningkatan pendapatan
daerah harus dilaksanakan demi kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Agar
juga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kecil,†tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, dalam
melaksankan program dan kegiatan pembangunan, Sekda menghimbau kepada seluruh
jajaran perangkat daerah (PD) agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
“Agar program kegiatan dapat
terlaksana dengan baik, tepat mutu, tepat waktu dan tepat volume,†tegas mantan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalteng tersebut. (nue/uni/ctk/nto)