PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palangkaraya melaunching Layanan Trasportasi Gratis Bus Rapid Transit (BRT), di halaman kantor Wali Kota Palangkaraya, Jumat (2/2) siang.
Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu mengatakan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya bahwa selama ini bus sudah diberdayakan dalam bentuk pelayanan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk selama masa Covid-19 juga sudah dilaksanakan pelayanan.
“Tujuan selanjutnya agar kita bisa mengoptimalkan keberadaan bus ini seperti yang sudah disampaikan untuk inflasi, membantu kemiskinan ekstrem, dan lain-lain. Tapi ada tujuan lain atau yang jauh lebih strategis ke depannya, dan juga untuk upaya kita mengurangi kemacetan sejak dini. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati,” jelas Hera, Jumat (2/1).
Tambahnya, bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka mengimplementasikan kajian Collaborative Government yang sama-sama diikuti pihaknya beberapa waktu lalu. Di mana dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Kota Palangkaraya dengan suatu lembaga kajia pemerintah daerah (Pemda), yaitu IOTDA, dan telah selesai dilaksanakan, kemudian kajiannya tuntas. Ini salah satu implementasinya adalah pemerintah daerah didorong untuk memiliki sistem transportasi massal di Kota Palangkaraya.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengatur, menyeimbangkan antara modal transportasi massal dengan transportasi online, yang menjadi PR kita ke depan. Jadi kita harus punya komitmen bersama dalam memperbaiki layanan-layanan, termasuk layanan transportasi,” harapnya.
Setelah mengimplementasikan hasil dari Collaborative Goverment ini, Hera pun berharap bisa dikembangkan dalam bentuk apapun. Apakah nantinya bisa berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk rute-rute pariwisata yang sudah pernah dilaksanakan juga.
“Ya kita akan menambah bus-bus lagi, rute-rutenya lagi, kemudian nanti sarana dan prasarananya juga, termasuk halte juga. Dan ini juga perlu regulasi dalam bentuk apa pun, itu yang harus kita pikirkan dalam waktu dekat. Senantiasa juga minta petunjuk saran dari pemerintah provinsi, karena kita kan bagian dari kolaborasi, dan lembaga-lembaga lain, dan instansi terkait,” tandasnya. (ana/pri)