28.9 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Bupati Perintahkan Tim Anggaran Prioritaskan Pelunasan TPP

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor, perintahkan Sekretaris Daerah selaku tim anggaran. Untuk prioritaskan pelunasan TPP dan kewajiban lainnya untuk  dibayarkan.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP), gaji tenaga kontrak, insentif tenaga kesehatan, pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

“Mohon ini bisa dimaklumi, karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan,” kata Halikin, Selasa (8/8).

Dirinya juga telah menginstruksikan kepada  tim anggaran. Agar menunda dulu pekerjaan fisik, kecuali yang sangat mendesak. Anggaran yang masuk nanti diutamakan dulu membayar TPP, insentif maupun dana desa.

“Saat ini kita sedang berjuang memperbaiki APBD kita. Sehingga ke depan tidak ada keterlambatan lagi. Apabila sudah kondisi normal. APBD kita sudah cukup memadai. Maka kita bisa mempertimbangkan untuk menaikkan TPP bagi para ASN,” ujar Halikin.

Baca Juga :  2023, Kotim Harus Memenuhi Pelayanan Publik Tingkat Nasional

Dirinya menjelaskan, pemerintahan yang dipimpinnya tahun ini masih harus melunasi utang sekitar Rp145 miliar. Utang sebesar itu merupakan kewajiban pembayaran dari sejumlah proyek fisik. Dengan sistem pembayaran multi years atau tahun jamak, yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Pandemi Covid-19 yang terjadi juga berpengaruh terhadap keuangan daerah, pihaknya terus berupaya menjalankan pembangunan di tengah kewajiban harus melunasi utang multi years,” ucap Halikin.

Dia juga mengatakan. Tahun 2023 ini masih terjadi tambal sulam anggaran. Dan berharap tahun 2024 nanti tidak ada lagi yang terlambat TPP. Insentif dan lainnya. Belanja harus sesuai dengan kemampuan pendapatan. Sehingga tidak terjadi lagi gali lubang dan tutup lubang.

Baca Juga :  Berperan Penting Menjaga Menjaga Kelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

“Saat ini kita sedang berupaya mengembalikan APBD ke kondisi riil, sebagaimana seharusnya. Pendapatan dan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah, dan untuk membayar TPP harus menyiapkan anggaran sekitar Rp16 miliar setiap bulan, dan itu di luar dari insentif tenaga kesehatan,” jelasnya.(bah/kpg/ind).

 

SAMPIT, PROKALTENG.CO– Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor, perintahkan Sekretaris Daerah selaku tim anggaran. Untuk prioritaskan pelunasan TPP dan kewajiban lainnya untuk  dibayarkan.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP), gaji tenaga kontrak, insentif tenaga kesehatan, pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

“Mohon ini bisa dimaklumi, karena kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan,” kata Halikin, Selasa (8/8).

Dirinya juga telah menginstruksikan kepada  tim anggaran. Agar menunda dulu pekerjaan fisik, kecuali yang sangat mendesak. Anggaran yang masuk nanti diutamakan dulu membayar TPP, insentif maupun dana desa.

“Saat ini kita sedang berjuang memperbaiki APBD kita. Sehingga ke depan tidak ada keterlambatan lagi. Apabila sudah kondisi normal. APBD kita sudah cukup memadai. Maka kita bisa mempertimbangkan untuk menaikkan TPP bagi para ASN,” ujar Halikin.

Baca Juga :  2023, Kotim Harus Memenuhi Pelayanan Publik Tingkat Nasional

Dirinya menjelaskan, pemerintahan yang dipimpinnya tahun ini masih harus melunasi utang sekitar Rp145 miliar. Utang sebesar itu merupakan kewajiban pembayaran dari sejumlah proyek fisik. Dengan sistem pembayaran multi years atau tahun jamak, yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Pandemi Covid-19 yang terjadi juga berpengaruh terhadap keuangan daerah, pihaknya terus berupaya menjalankan pembangunan di tengah kewajiban harus melunasi utang multi years,” ucap Halikin.

Dia juga mengatakan. Tahun 2023 ini masih terjadi tambal sulam anggaran. Dan berharap tahun 2024 nanti tidak ada lagi yang terlambat TPP. Insentif dan lainnya. Belanja harus sesuai dengan kemampuan pendapatan. Sehingga tidak terjadi lagi gali lubang dan tutup lubang.

Baca Juga :  Berperan Penting Menjaga Menjaga Kelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

“Saat ini kita sedang berupaya mengembalikan APBD ke kondisi riil, sebagaimana seharusnya. Pendapatan dan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah, dan untuk membayar TPP harus menyiapkan anggaran sekitar Rp16 miliar setiap bulan, dan itu di luar dari insentif tenaga kesehatan,” jelasnya.(bah/kpg/ind).

 

Terpopuler

Artikel Terbaru