30.8 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Sidak Layanan BPJS Kesehatan, Jokowi Temui Pasien RSUD Subang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak
(sidak) pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kali
ini, dilakukan di RSUD Subang di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang,
Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jumat (29/11).

Sidak itu merupakan inisiatif Presiden Jokowi sendiri dan tidak
ada dalam agenda resmi Presiden. Jokowi tiba di RSUD Subang sekitar pukul 09.15
WIB. Kepala Negara kemudian langsung mengunjungi salah satu instalasi perawatan
kelas 3, yakni Ruang Asoka.

Di situ, Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang
dirawat. Selama sidak, Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan
Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg.
Ahmad Sopyan, dan Wadir Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.

Baca Juga :  Airlangga Ajak Investor Berinvestasi di KEK Indonesia

Usai sidak selama sekitar 40 menit, Presiden Jokowi meninggalkan
rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju
Pelabuhan Patimban.

Kepada awak media di Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi
mengatakan, dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemui Presiden
menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen
merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya
merupakan peserta mandiri.

“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya
hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu
BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” kata
Jokowi.

Dia menjelaskan bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu
sendiri. Bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya. BPJS harus mampu
mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan
anggaran yang besar.

Baca Juga :  Dua Komisioner Ombudsman RI Positif Corona Tanpa Gejala

“Ada 133 juta (orang) yang di-cover oleh pemerintah dari kartu
BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu
pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu
artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak ini Presiden ingin
mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan. “Presiden ingin memastikan
pelayanan BPJS berjalan dengan baik,” kata Bey.(jpc)

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak
(sidak) pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kali
ini, dilakukan di RSUD Subang di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang,
Provinsi Jawa Barat (Jabar), Jumat (29/11).

Sidak itu merupakan inisiatif Presiden Jokowi sendiri dan tidak
ada dalam agenda resmi Presiden. Jokowi tiba di RSUD Subang sekitar pukul 09.15
WIB. Kepala Negara kemudian langsung mengunjungi salah satu instalasi perawatan
kelas 3, yakni Ruang Asoka.

Di situ, Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang
dirawat. Selama sidak, Presiden Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Terawan
Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg.
Ahmad Sopyan, dan Wadir Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.

Baca Juga :  Airlangga Ajak Investor Berinvestasi di KEK Indonesia

Usai sidak selama sekitar 40 menit, Presiden Jokowi meninggalkan
rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju
Pelabuhan Patimban.

Kepada awak media di Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi
mengatakan, dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemui Presiden
menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen
merupakan masyarakat penerima bantuan iuran (PBI), dan 20 persen sisanya
merupakan peserta mandiri.

“Sama seperti yang di Lampung, kurang lebih angkanya
hampir-hampir sama. Artinya apa? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu
BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit,” kata
Jokowi.

Dia menjelaskan bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu
sendiri. Bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya. BPJS harus mampu
mengendalikan defisit, terutama mengingat pemerintah sudah mengeluarkan
anggaran yang besar.

Baca Juga :  Dua Komisioner Ombudsman RI Positif Corona Tanpa Gejala

“Ada 133 juta (orang) yang di-cover oleh pemerintah dari kartu
BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu
pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu
artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan,” imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak ini Presiden ingin
mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan. “Presiden ingin memastikan
pelayanan BPJS berjalan dengan baik,” kata Bey.(jpc)

 

Terpopuler

Artikel Terbaru