Pemda Tak Usah Terlalu Banyak Promosi, Nadiem: Lebih Baik Bagusin Temp

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem
Makarim mengimbau, pemerintah daerah (Pemda) agar tidak menggunakan anggaran
kebudayaan hanya untuk mempromosikan tempat wisata. Menurutnya, anggaran yang
ada harus lebih banyak digunakan untuk membuat tempat wisata menjadi lebih
menarik.

“Uang anggaran itu jangan
digunakan untuk memasarkan, uang itu mestinya digunakan untuk ngebagusin
rencana lima hari ini,” kata Nadiem, Jumat (28/2).

Menurut Nadiem, strategi
pemasaran yang efektif bukan dengan intensitas memasang iklan yang besar.
Melainkan, cara pemasaran yang paling baik dan efektif adalah melalui mulut ke
mulut para wisatawan.

“Iklan sebanyak apapun, itu
namanya bakar duit saja. Jadi harusnya uang itu digunakan untuk menciptakan
pengalaman wisata orang-orang yang benar-benar berkesan,” terangnya.

Untuk itu, Nadiem meminta agar
pemerintah daerah mengubah paradigma pendanaan. Apabila sebelumnya fokus kepada
promosi, maka ke depannya mesti fokus kepada bagaimana memperbaiki transportasi
dan mencari ahli-ahli yang bisa menguatkan kebudayaan di daerah-daerah mereka.

“Kebudayaan yang ada juga harus
memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya secara ekonomi. Kita ingin
menaruh dana dan effort kita kepada hal yang benar-benar bisa menghadirkan roda
ekonomi,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi
X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta, dengan adanya kenaikan anggaran
Direktorat Jenderal Kebudayaan 30 persen pada 2020 harus menghasilkan capaian
target yang signifikan.

Dapat diketahui, pada tahun 2020
ini anggaran pemajuan kebudayaan naik menjadi Rp1,8 trilliun, dari sebelumnya
hanya Rp1,3 trilliun.

“Kenaikan yang lebih dari 30
persen ini diharapkan dapat tercermin melalui program-program yang efektif
memajukan kebudayaan nasional secara signifikan,” kata Hetifah.

Namun secara keseluruhan, Hetifah
menyatakan bahwa DPR sangat mendukung agenda pemajuan kebudayaan yang akan
dieksekusi oleh Kemendikbud pada tahun ini dan berikutnya.

“Dukungan kami (DPR) Salah
satunya tercermin dalam kenaikan anggaran Ditjen Kebudayaan Kemendikbud tahun
2020,” ujarnya.

Hetifah menjelaskan, terbitnya UU
Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk
meningkatkan ketahanan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.

“Anak-anak muda kita setiap
harinya terpapar dengan konten-konten kebudayaan luar, baik dari timur maupun
barat. Di sinilah tantangan bagi kita untuk dapat terus progresif dan relevan
sesuai kemajuan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai budaya kita sendiri,”
pungkasnya. (der/fin/nto)

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem
Makarim mengimbau, pemerintah daerah (Pemda) agar tidak menggunakan anggaran
kebudayaan hanya untuk mempromosikan tempat wisata. Menurutnya, anggaran yang
ada harus lebih banyak digunakan untuk membuat tempat wisata menjadi lebih
menarik.

“Uang anggaran itu jangan
digunakan untuk memasarkan, uang itu mestinya digunakan untuk ngebagusin
rencana lima hari ini,” kata Nadiem, Jumat (28/2).

Menurut Nadiem, strategi
pemasaran yang efektif bukan dengan intensitas memasang iklan yang besar.
Melainkan, cara pemasaran yang paling baik dan efektif adalah melalui mulut ke
mulut para wisatawan.

“Iklan sebanyak apapun, itu
namanya bakar duit saja. Jadi harusnya uang itu digunakan untuk menciptakan
pengalaman wisata orang-orang yang benar-benar berkesan,” terangnya.

Untuk itu, Nadiem meminta agar
pemerintah daerah mengubah paradigma pendanaan. Apabila sebelumnya fokus kepada
promosi, maka ke depannya mesti fokus kepada bagaimana memperbaiki transportasi
dan mencari ahli-ahli yang bisa menguatkan kebudayaan di daerah-daerah mereka.

“Kebudayaan yang ada juga harus
memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya secara ekonomi. Kita ingin
menaruh dana dan effort kita kepada hal yang benar-benar bisa menghadirkan roda
ekonomi,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi
X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta, dengan adanya kenaikan anggaran
Direktorat Jenderal Kebudayaan 30 persen pada 2020 harus menghasilkan capaian
target yang signifikan.

Dapat diketahui, pada tahun 2020
ini anggaran pemajuan kebudayaan naik menjadi Rp1,8 trilliun, dari sebelumnya
hanya Rp1,3 trilliun.

“Kenaikan yang lebih dari 30
persen ini diharapkan dapat tercermin melalui program-program yang efektif
memajukan kebudayaan nasional secara signifikan,” kata Hetifah.

Namun secara keseluruhan, Hetifah
menyatakan bahwa DPR sangat mendukung agenda pemajuan kebudayaan yang akan
dieksekusi oleh Kemendikbud pada tahun ini dan berikutnya.

“Dukungan kami (DPR) Salah
satunya tercermin dalam kenaikan anggaran Ditjen Kebudayaan Kemendikbud tahun
2020,” ujarnya.

Hetifah menjelaskan, terbitnya UU
Pemajuan Kebudayaan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk
meningkatkan ketahanan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.

“Anak-anak muda kita setiap
harinya terpapar dengan konten-konten kebudayaan luar, baik dari timur maupun
barat. Di sinilah tantangan bagi kita untuk dapat terus progresif dan relevan
sesuai kemajuan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai budaya kita sendiri,”
pungkasnya. (der/fin/nto)