JAKARTA – Belum meratanya sebaran guru di sekolah
masih menjadi permasalahan pendidikan di Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah
mencoba menerapkan kebijakan sistem zonasi guru, yang dianggap bisa menjadi
solusi setelah sebelumnya, sistem serupa juga diterapkan dalam penerimaan
peserta didik baru (PPDB).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan
permasalahan pemerataan guru bukanlah hal yang sederhana. Menurutnya,
permasalahan pemerataan guru harus dilakukan bersama-sama antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Permasalahan pemerataan guru ini harus bekerja sama secara intensif dengan
dinas, dengan Pemda. Karena mereka yang punya kewenangan untuk meratakan jumlah
kuantitas guru,†kata Nadiem, Kamis (26/12).
Nadiem mengakui, saat ini jumlah guru masih belum merata di
sekolah-sekolah. “Apabila dilihat ke sekolah-sekolah secara umum, ada sekolah
yang memiliki jumlah guru yang cukup, namun masih banyak yang jumlah gurunya
jauh di bawah yang dibutuhkan,†terangnya.
Nadiem juga menekankan, bahwa pemerataan kualitas guru bergantung pada
pemerintah daerah. “Kesuksesan pemerataan guru, kuantitas dan kualitas guru itu
sangat tergantung kepada kesiapan pemerintah daerah,†ujarnya.
Sedangkan pemerintah pusat, lanjut Nadiem, hanya membantu pemerintah daerah
untuk melaksanakan pemerataan itu. Tapi ujung tombaknya tetap berada di
pemerintah daerah.
“Tugas pemerintah pusat itu melayani dan membantu pemerintah daerah
melaksanakan pemerataan. Karena mereka yang akan mengangkat guru, mereka yang
mendistribusikan guru di dalam daerahnya masing-masing,†imbuhnya. (fin/nto)