JAKARTA— Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didesak dicopot dari jabatannya akibat kejadian tenggelamnya KRI Nanggala dan Kepala BIN Papua yang gugur.
Desakan pencopotan Panglima TNI ini karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI.
Dua peristiwa tragis itu antara lain tenggelamnya KRI Nanggala -402 dan juga gugurnya Kepala BIN Papua akibat ditembak KKB saat melintasi Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Dalam pengamatan politisi PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI.
“Panglima TNI yang lebih sering urusin Ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu,” jelas Yohan kepada Kantor Berita Politik RMOL (Grup JPNN), Selasa (27/4).
“Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri yang menjaga pertahanan negara.
Bahkan Yohan menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki wawasan politik dan ekonomi kemaritiman yang baik.
“Sebagai negara archipelago, maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim. Ini yang harus dijaga mati-matian dengan sistem dan infrastruktur militer yang mumpuni,” ujarnya.
“Makanya, wawasan politik ekonomi kemaritiman menteri juga jangan ecek-ecek dong. Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya,” jelasnya.
JAKARTA— Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didesak dicopot dari jabatannya akibat kejadian tenggelamnya KRI Nanggala dan Kepala BIN Papua yang gugur.
Desakan pencopotan Panglima TNI ini karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI.
Dua peristiwa tragis itu antara lain tenggelamnya KRI Nanggala -402 dan juga gugurnya Kepala BIN Papua akibat ditembak KKB saat melintasi Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.
Dalam pengamatan politisi PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI.
“Panglima TNI yang lebih sering urusin Ormas ketimbang fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban Ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu,” jelas Yohan kepada Kantor Berita Politik RMOL (Grup JPNN), Selasa (27/4).
“Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan. Mundur saja kalau begitu,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagai menteri yang menjaga pertahanan negara.
Bahkan Yohan menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki wawasan politik dan ekonomi kemaritiman yang baik.
“Sebagai negara archipelago, maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim. Ini yang harus dijaga mati-matian dengan sistem dan infrastruktur militer yang mumpuni,” ujarnya.
“Makanya, wawasan politik ekonomi kemaritiman menteri juga jangan ecek-ecek dong. Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya,” jelasnya.
