30 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Ingin Daerah Bisa Bersaing Kuat, DPD Gelar Uji Sahih RUU DSD

Dalam rangka
meningkatkan Daya Saing Daerah, Pemerintah memiliki peran strategis dalam
mendorong regulasi, kebijakan serta pemanfaatan teknologi yang ada. Tujuannya
untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi dunia usaha, para pelaku industri,
serta para pelaku UMKM.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjalin
kerja sama kemitraan dengan para mitra usaha, juga memberikan pelayanan yang
optimal dengan memberikan afirmasi dan intervensi kebijakan yang mendukung
iklim usaha yang sehat dan dinamis.

Hal itu terungkap dalam Uji Sahih Rancangan Undang-Undang
tentang Daya Saing Daerah (RUU DSD) inisiatif Komite I DPD RI, Selasa (25/6) di
Aula FISIP USU, Medan, Sumatera Utara.

Uji Sahih ini terselenggara atas kerja sama Komite I DPD RI
dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP
USU). Dari kegiatan tersebut ada sejumlah masukan-masukan yang sangat berharga
untuk penyempurnaan RUU yang ada.

Baca Juga :  Innalillahi, 2 Pekan Dirawat Lawan Covid-19, Wali Kota Banjarbaru Nadj

Dekan FISIP USU Muryanto Alim mengatakan, posisi Sumut sangat
strategis dalam Daya Saing Daerah. Berbagai potensi daerah dapat dijadikan
sebagai dasar untuk melakukan investasi dan pengembangan. Akan tetapi, dari
aspek Aparatur Pemerintahan, masih perlu peningkatan.

“Terutama birokrasi aparatur perlu mengelola berbagai peluang
atau potensi investasi Daerah dengan optimal untuk peningkatan pembangunan
daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Senator Fahira menyatakan, Untuk menghadapi
persaingan global, tidak ada upaya lain yang dilakukan daerah, terkecuali
dengan meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kemandirian daerah agar
mampu memenangkan kompetisi global.

“Daya saing dapat tumbuh dengan baik bilamana didukung oleh
infrastruktur yang memadai dan merata. Karena itu butuh dukungan birokrasi yang
profesional dan beriorientasi pada pelayanan,” ujar Fahira.

Sementara itu, Senator asal Sumut Badikenita Sitepu yang akrab
disapa Nita mengatakan, Sumut merupakan salah satu dari dua provinsi yang
dipilih sebagai lokasi Uji Sahih selain Provinsi Bali. Pasalnya, Sumut
merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang sejatinya cukup bagus dalam daya
saing daerah.

Baca Juga :  Golkar Curiga Ada Penumpang Gelap yang Ingin Memanfaatkan Perppu

Hadir juga sejumlah senator atau anggota DPD RI Jacon Esau
Komiigi (Papua Barat sekaligus unsur Pimpinan Komite I DPD RI), H. Muhamad
Idris (Kaltim), Nofi Candra (Sumbar), Andi Surya (Lampung),  Muh. Sofwat
Hadi (Kalsel), Abdul Gafar Usman (Riau), Napa J Awat (Kalteng), Abudul Aziz
(Sumsel), dan Yanes Murib (Papua).

Selain itu, hadir juga dari unsur Pemerintah Daerah Sumut yang
diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA
Agus Tripiyono, sejumlah OPD, Forkompinda, KADIN, dan sejumlah rektor perguruan
tinggi, dosen serta mahasiswa.(jpc)

Dalam rangka
meningkatkan Daya Saing Daerah, Pemerintah memiliki peran strategis dalam
mendorong regulasi, kebijakan serta pemanfaatan teknologi yang ada. Tujuannya
untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi dunia usaha, para pelaku industri,
serta para pelaku UMKM.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus mampu menjalin
kerja sama kemitraan dengan para mitra usaha, juga memberikan pelayanan yang
optimal dengan memberikan afirmasi dan intervensi kebijakan yang mendukung
iklim usaha yang sehat dan dinamis.

Hal itu terungkap dalam Uji Sahih Rancangan Undang-Undang
tentang Daya Saing Daerah (RUU DSD) inisiatif Komite I DPD RI, Selasa (25/6) di
Aula FISIP USU, Medan, Sumatera Utara.

Uji Sahih ini terselenggara atas kerja sama Komite I DPD RI
dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP
USU). Dari kegiatan tersebut ada sejumlah masukan-masukan yang sangat berharga
untuk penyempurnaan RUU yang ada.

Baca Juga :  Innalillahi, 2 Pekan Dirawat Lawan Covid-19, Wali Kota Banjarbaru Nadj

Dekan FISIP USU Muryanto Alim mengatakan, posisi Sumut sangat
strategis dalam Daya Saing Daerah. Berbagai potensi daerah dapat dijadikan
sebagai dasar untuk melakukan investasi dan pengembangan. Akan tetapi, dari
aspek Aparatur Pemerintahan, masih perlu peningkatan.

“Terutama birokrasi aparatur perlu mengelola berbagai peluang
atau potensi investasi Daerah dengan optimal untuk peningkatan pembangunan
daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Senator Fahira menyatakan, Untuk menghadapi
persaingan global, tidak ada upaya lain yang dilakukan daerah, terkecuali
dengan meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kemandirian daerah agar
mampu memenangkan kompetisi global.

“Daya saing dapat tumbuh dengan baik bilamana didukung oleh
infrastruktur yang memadai dan merata. Karena itu butuh dukungan birokrasi yang
profesional dan beriorientasi pada pelayanan,” ujar Fahira.

Sementara itu, Senator asal Sumut Badikenita Sitepu yang akrab
disapa Nita mengatakan, Sumut merupakan salah satu dari dua provinsi yang
dipilih sebagai lokasi Uji Sahih selain Provinsi Bali. Pasalnya, Sumut
merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang sejatinya cukup bagus dalam daya
saing daerah.

Baca Juga :  Golkar Curiga Ada Penumpang Gelap yang Ingin Memanfaatkan Perppu

Hadir juga sejumlah senator atau anggota DPD RI Jacon Esau
Komiigi (Papua Barat sekaligus unsur Pimpinan Komite I DPD RI), H. Muhamad
Idris (Kaltim), Nofi Candra (Sumbar), Andi Surya (Lampung),  Muh. Sofwat
Hadi (Kalsel), Abdul Gafar Usman (Riau), Napa J Awat (Kalteng), Abudul Aziz
(Sumsel), dan Yanes Murib (Papua).

Selain itu, hadir juga dari unsur Pemerintah Daerah Sumut yang
diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA
Agus Tripiyono, sejumlah OPD, Forkompinda, KADIN, dan sejumlah rektor perguruan
tinggi, dosen serta mahasiswa.(jpc)

Terpopuler

Artikel Terbaru