Ekonomi dan Investasi di Batam Terus Menurun, Mukhtarudin: Jelas Ada S

JAKARTA-Investasi yang masuk dan bertahan di kawasan Batam
Kepulauan Riau dari tahun ke tahun cenderung terus mengalami penurunan. Hal itu
salah satunya ditengarai akibat lemahnya kinerja Badan Pengusahan (BP) Batam
yang tak mampu menggenjot investasi.

Kritikan keras tersebut
dilontarkan Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin. “Dulu pertumbuhan ekonomi Batam
mencapai 10 persen, tapi terus turun sampai 4,5 persen pada 2019,” ujarnya disela
rapat kerja dengan BP Batam di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Mirisnya lagi, menurut legislator
asal Kalimantan Tengah itu, menurunya pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam terjadi
bersamaan. “Artinya, ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan Kawasan Batam,”
tandasnya.

Padahal lanjut Mukhtarudin, tujuan
awal atau design pendirian Kawasan Batam adalah untuk menarik investasi sebagai
lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Dan indikator utamanya adalah kinerja
investasi.

“Yang terjadi saat ini justru
investasi malah turun, setelah tidak ada dualisme BP Batam. Sekarang inikan Walikota
Batam juga sekaligus merangkap sebagai Kepala BP Batam,” ujarnya.

Penurunan kinerja BP Batam ini Kondisi
ini kata anggota Fraksi Partai Golkar itu, menjadi catatan Komisi VI DPR.

“Hari ini kita lihat investasi
hanya mencapai US$900 juta. Padahal sebelumnya mencapai US$11, 45 juta. Jadi
ada penurunan pencapain target di BP Batam,” bebernya lagi.

Mukhtarudin juga menyinggung
adanya broker-broker investasi. Salah satu indikasinya menurut dia, terlihat
dari banyak lahan di Kawasan Batam yang sudah diberikan izin hak guna bangunan
(HGB). Namun kenyataannya, lahan-lahan itu ditelantarkan saja tidak kegiatan
investasi.

“Apa benar ini ada broker
investasi? Kami minta ini agar ada langkah-langkah tegas, agar HGB yang sudah
diberikan dan sudah lebih dari 2 tahun ditelantarkan, segera dicabut saja,”
tegas Mukhtarudin.

Selain itu, Mukhtarudin juga
mensinyalir penurunan pertumbuhan ekonomi dan investasi itu berkaitan dengan rangkap
jabatan wali kota dan kepala BP Batam. Pasalnya menurut dia, Wali Kota Batam
adalah jabatan politis yang notabene dijabat oleh anggota Parpol. Dan hal itu sangat
berkorelasi dengan penurunan investasi.

“Karena ada konflik kepentingan.
Artinya unsur politisnya lebih kental ketimbang profesionalismenya. Bisa jadi,
jangan-jangan politisnya lebih kental sehingga investor jadi enggan dan
akhirnya menjadi terhambat,” sebut Mukhtarudin. (nto)

JAKARTA-Investasi yang masuk dan bertahan di kawasan Batam
Kepulauan Riau dari tahun ke tahun cenderung terus mengalami penurunan. Hal itu
salah satunya ditengarai akibat lemahnya kinerja Badan Pengusahan (BP) Batam
yang tak mampu menggenjot investasi.

Kritikan keras tersebut
dilontarkan Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin. “Dulu pertumbuhan ekonomi Batam
mencapai 10 persen, tapi terus turun sampai 4,5 persen pada 2019,” ujarnya disela
rapat kerja dengan BP Batam di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Mirisnya lagi, menurut legislator
asal Kalimantan Tengah itu, menurunya pertumbuhan ekonomi dan investasi Batam terjadi
bersamaan. “Artinya, ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan Kawasan Batam,”
tandasnya.

Padahal lanjut Mukhtarudin, tujuan
awal atau design pendirian Kawasan Batam adalah untuk menarik investasi sebagai
lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Dan indikator utamanya adalah kinerja
investasi.

“Yang terjadi saat ini justru
investasi malah turun, setelah tidak ada dualisme BP Batam. Sekarang inikan Walikota
Batam juga sekaligus merangkap sebagai Kepala BP Batam,” ujarnya.

Penurunan kinerja BP Batam ini Kondisi
ini kata anggota Fraksi Partai Golkar itu, menjadi catatan Komisi VI DPR.

“Hari ini kita lihat investasi
hanya mencapai US$900 juta. Padahal sebelumnya mencapai US$11, 45 juta. Jadi
ada penurunan pencapain target di BP Batam,” bebernya lagi.

Mukhtarudin juga menyinggung
adanya broker-broker investasi. Salah satu indikasinya menurut dia, terlihat
dari banyak lahan di Kawasan Batam yang sudah diberikan izin hak guna bangunan
(HGB). Namun kenyataannya, lahan-lahan itu ditelantarkan saja tidak kegiatan
investasi.

“Apa benar ini ada broker
investasi? Kami minta ini agar ada langkah-langkah tegas, agar HGB yang sudah
diberikan dan sudah lebih dari 2 tahun ditelantarkan, segera dicabut saja,”
tegas Mukhtarudin.

Selain itu, Mukhtarudin juga
mensinyalir penurunan pertumbuhan ekonomi dan investasi itu berkaitan dengan rangkap
jabatan wali kota dan kepala BP Batam. Pasalnya menurut dia, Wali Kota Batam
adalah jabatan politis yang notabene dijabat oleh anggota Parpol. Dan hal itu sangat
berkorelasi dengan penurunan investasi.

“Karena ada konflik kepentingan.
Artinya unsur politisnya lebih kental ketimbang profesionalismenya. Bisa jadi,
jangan-jangan politisnya lebih kental sehingga investor jadi enggan dan
akhirnya menjadi terhambat,” sebut Mukhtarudin. (nto)