26.3 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

Pemda Diminta Optimis Buat Kebijakan Ekonomi dan Pengendalian Covid-19

Pandemi Covid-19 sudah menjadi persoalan
multidimensi yang dihadapi dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya menyerang dan
menjadi masalah kesehatan saja, pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2
itu juga mengancam stabilitas sosial, budaya, keamanan dan menggerogoti kondisi
ekonomi bangsa.

Sejak diputuskan untuk Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19
jenis baru itu, banyak kepala daerah yang melaporkan penurunan angka kasus
Covid-19. Akan tetapi hal itu juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah
masyarakat yang terdampak dalam pemenuhan ekonomi.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan,
sejak pemberlakuan PSBB hingga pertengahan bulan Mei, tercatat sudah ada kurang
lebih tujuh juta pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu
tentunya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Melihat permasalahan tersebut, Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyimpulkan bahwa, solusi
yang harus segera diambil adalah bagaimana upaya pemutusan rantai penyebaran
Covid-19 tetap dapat dilakukan namun pemenuhan ekonomi masyarakat juga dapat
berjalan.

Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap agar dalam penanggulangan
bencana sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah baru. Doni berprinsip bahwa
jangan sampai terjadi Hungry Man Becomes Angry Man.

Dalam hal ini, Doni meyakini bahwa
penyelesaian masalah itu hanya dapat dilakukan dengan kepemimpinan yang kuat
dari kepala daerah, sebagai panglima perang menghadapi Covid-19 di daerah.

Dengan demikian, Doni mengajak seluruh kepala
daerah agar dapat menunjukkan kepempinan yang baik sehingga masyarakat dapat
lebih percaya diri bersatu dalam mengadapi pandemi Covid-19. Sekaligus
masyarakat bisa terbebas dari permasalahan ekonomi.

Baca Juga :  Calon Hakim Ini Ingin Ada Sanksi Tegas Pihak yang Tak Patuh Putusan MK

“Kita yakin, kalau bapak ibu kepala daerah
sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak
akan terpapar Covid-19 dan juga akan tidak terkapar karena Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK),” ujarnya dalam keterangannya, Senin (25/5).

Selain itu, pelaksanaan pertemuan virtual
antara Ketua Gugus Tugas dengan sejumlah kepala daerah tersebut juga sekaligus
dilakukan guna melihat kesiapan masing-masing daerah untuk menjadikan
wilayahnya semakin produktif dan aman menuju semangat New Normal atau normal
baru.

Langkah tersebut harus diambil, sebagaimana
merujuk kepada data dan informasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) bahwa Covid-19 hingga saat ini belum ada vaksinnya, sehingga Indonesia
harus hidup berdamai dengan pandemi ini melalui New Normal.

Berdasarkan data yang dikantongi Doni dari Tim
Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan, ada 124 Kabupaten/Kota yang belum
terdampak COVID-19, tidak ada kasus konfirmasi positif Covid-19. Ia meyakini
bahwa keberhasilan zero case tersebut disebabkan karena kepala daerahnya
memiliki kepemimpinan yang kuat dan memiliki komitmen tinggi.

Selain itu kondisi geografis juga menjadi
faktor pengaruh keberhasilan di daerah tersebut, termasuk masyarakatnya yang
mendukung penuh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah.

Oleh sebab itu, Doni memberikan apresiasi
kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil menjaga wilayahnya tidak
terdampak atau terpapar Covid-19 tersebut. Doni menawarkan kesanggupan dan kesediaan
kepala daerah di 124 Kabupaten/Kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas
kepemimpinannya sehingga dapat diberikan keleluasaan aktivitas lebih luas lagi
dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.

Baca Juga :  Peringati Hari Ritel Nasional 2021, Mendag: Jaga Daya Beli Masyarakat

“Mudah-mudahan tidak lama setelah Idul Fitri,
kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Dari 124 Kabupaten/Kota mana saja yang
kiranya sudah siap atau mampu melaksanakan tersebut,” imbuhnya.

Dalam mendukung pemerintah daerah , Doni juga
membentuk Liaison Officer (LO) dari pemerintah pusat sebagai pendampingan
kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 dan dampaknya bagi
masyarakat.

“Kami akan berusaha membantu meningkatkan
upaya daerah agar lebih bisa optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pada tiap provinsi telah diutus sejumlah LO, mohon kiranya bapak ibu sekalian
bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka akan melaporkan kepada Gugus
Tugas pusat melalui direktorat yang berhubungan,” kata Doni.

Selanjutnya, Doni juga menyinggung tentang
pentingnya kebersamaan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Daerah bersama unsur
pemerintah pusat di daerah dan unsur lainnya termasuk TNI/Polri.

Doni berharap agar kebersamaan tersebut dapat
lebih dioptimalkan, sehingga sebagai bangsa yang bersatu sekaligus dapat
menunjukkan kepada dunia tentang seberapa kompak bangsa Indonesia dalam
menghadapi pandemi COVID-19.

Hal itu tentunya juga menjadi kesempatan yang
baik untuk menunjukkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga
keberhasilan pemimpin daerah juga dapat dicatat dalam sejarah tentang bagaimana
peran dan fungsinya serta kemampuannya sehingga dapat menyelamatkan masyarakat
dari ancaman pandemi COVID-19.

“Kerja sama, kerja keras, tidak menyerah dan
juga selalu fokus, tentunya akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan apabila
kita bisa berhasil keluar dari masa-masa yang sulit ini,” tuturnya.
 

 

Pandemi Covid-19 sudah menjadi persoalan
multidimensi yang dihadapi dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya menyerang dan
menjadi masalah kesehatan saja, pandemi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2
itu juga mengancam stabilitas sosial, budaya, keamanan dan menggerogoti kondisi
ekonomi bangsa.

Sejak diputuskan untuk Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), sebagai upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19
jenis baru itu, banyak kepala daerah yang melaporkan penurunan angka kasus
Covid-19. Akan tetapi hal itu juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah
masyarakat yang terdampak dalam pemenuhan ekonomi.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan,
sejak pemberlakuan PSBB hingga pertengahan bulan Mei, tercatat sudah ada kurang
lebih tujuh juta pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu
tentunya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Melihat permasalahan tersebut, Ketua Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyimpulkan bahwa, solusi
yang harus segera diambil adalah bagaimana upaya pemutusan rantai penyebaran
Covid-19 tetap dapat dilakukan namun pemenuhan ekonomi masyarakat juga dapat
berjalan.

Doni Monardo yang juga selaku Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap agar dalam penanggulangan
bencana sebisa mungkin tidak menimbulkan masalah baru. Doni berprinsip bahwa
jangan sampai terjadi Hungry Man Becomes Angry Man.

Dalam hal ini, Doni meyakini bahwa
penyelesaian masalah itu hanya dapat dilakukan dengan kepemimpinan yang kuat
dari kepala daerah, sebagai panglima perang menghadapi Covid-19 di daerah.

Dengan demikian, Doni mengajak seluruh kepala
daerah agar dapat menunjukkan kepempinan yang baik sehingga masyarakat dapat
lebih percaya diri bersatu dalam mengadapi pandemi Covid-19. Sekaligus
masyarakat bisa terbebas dari permasalahan ekonomi.

Baca Juga :  Calon Hakim Ini Ingin Ada Sanksi Tegas Pihak yang Tak Patuh Putusan MK

“Kita yakin, kalau bapak ibu kepala daerah
sekalian tetap mempertahankan kepemimpinan dengan baik, maka masyarakat tidak
akan terpapar Covid-19 dan juga akan tidak terkapar karena Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK),” ujarnya dalam keterangannya, Senin (25/5).

Selain itu, pelaksanaan pertemuan virtual
antara Ketua Gugus Tugas dengan sejumlah kepala daerah tersebut juga sekaligus
dilakukan guna melihat kesiapan masing-masing daerah untuk menjadikan
wilayahnya semakin produktif dan aman menuju semangat New Normal atau normal
baru.

Langkah tersebut harus diambil, sebagaimana
merujuk kepada data dan informasi yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) bahwa Covid-19 hingga saat ini belum ada vaksinnya, sehingga Indonesia
harus hidup berdamai dengan pandemi ini melalui New Normal.

Berdasarkan data yang dikantongi Doni dari Tim
Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan, ada 124 Kabupaten/Kota yang belum
terdampak COVID-19, tidak ada kasus konfirmasi positif Covid-19. Ia meyakini
bahwa keberhasilan zero case tersebut disebabkan karena kepala daerahnya
memiliki kepemimpinan yang kuat dan memiliki komitmen tinggi.

Selain itu kondisi geografis juga menjadi
faktor pengaruh keberhasilan di daerah tersebut, termasuk masyarakatnya yang
mendukung penuh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah.

Oleh sebab itu, Doni memberikan apresiasi
kepada seluruh kepala daerah yang telah berhasil menjaga wilayahnya tidak
terdampak atau terpapar Covid-19 tersebut. Doni menawarkan kesanggupan dan kesediaan
kepala daerah di 124 Kabupaten/Kota tersebut untuk meningkatkan kapasitas
kepemimpinannya sehingga dapat diberikan keleluasaan aktivitas lebih luas lagi
dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 dan mengatasi permasalahan ekonomi.

Baca Juga :  Peringati Hari Ritel Nasional 2021, Mendag: Jaga Daya Beli Masyarakat

“Mudah-mudahan tidak lama setelah Idul Fitri,
kita sudah bisa mendapatkan jawaban. Dari 124 Kabupaten/Kota mana saja yang
kiranya sudah siap atau mampu melaksanakan tersebut,” imbuhnya.

Dalam mendukung pemerintah daerah , Doni juga
membentuk Liaison Officer (LO) dari pemerintah pusat sebagai pendampingan
kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19 dan dampaknya bagi
masyarakat.

“Kami akan berusaha membantu meningkatkan
upaya daerah agar lebih bisa optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pada tiap provinsi telah diutus sejumlah LO, mohon kiranya bapak ibu sekalian
bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga mereka akan melaporkan kepada Gugus
Tugas pusat melalui direktorat yang berhubungan,” kata Doni.

Selanjutnya, Doni juga menyinggung tentang
pentingnya kebersamaan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Daerah bersama unsur
pemerintah pusat di daerah dan unsur lainnya termasuk TNI/Polri.

Doni berharap agar kebersamaan tersebut dapat
lebih dioptimalkan, sehingga sebagai bangsa yang bersatu sekaligus dapat
menunjukkan kepada dunia tentang seberapa kompak bangsa Indonesia dalam
menghadapi pandemi COVID-19.

Hal itu tentunya juga menjadi kesempatan yang
baik untuk menunjukkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sehingga
keberhasilan pemimpin daerah juga dapat dicatat dalam sejarah tentang bagaimana
peran dan fungsinya serta kemampuannya sehingga dapat menyelamatkan masyarakat
dari ancaman pandemi COVID-19.

“Kerja sama, kerja keras, tidak menyerah dan
juga selalu fokus, tentunya akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan apabila
kita bisa berhasil keluar dari masa-masa yang sulit ini,” tuturnya.
 

 

Terpopuler

Artikel Terbaru