Mantan Kapolri Tito
Karnavian untuk pertama kalinya memimpin apel sebagai Menteri Dalam Negeri di
Kompleks Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Dalam sambutannya, Tito meminta jajaran di kementeriannya untuk menjaga
stabilitas politik setelah dilantiknya pemerintahan baru.
Pasalnya, kata Tito,
jika terjadi gejolak besar, maka akan berdampak terhadap situasi keamanan dan
pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi fokus Kemendagri di ujung tahun
2019.
“Kalau stabilitas
politik dalam negeri di antaranya di daerah aman, aman, aman semua pembangunan
kan bisa jalan. Kita semua berharap tentunya tidak ingin terjadi gangguan
keamanan. Karena ekornya nanti di gangguan keamanan,†ucap Tito.
Tito tidak memungkiri
dalam masa transisi kepada masyarakat dari pemerintahan lama ke pemerintahan
baru, maka bisa saja ada gejolak sosial ataupun politik. Oleh karenanya, Tito
pun meminta jajarannya untuk terus mengontrol adanya gejolak itu agar tetap
menjadi sekadar riak kecil, tidak menjadi gelombang besar.
“Kebijakan baru itu
selalu ada dinamikanya, nah ini dijaga agar gelombangnya jangan sampai besar,â€
paparnya.
Karena menurut Tito,
salah satu syarat utama masuknya investasi adalah keamanan, kemudahan untuk
perizinan, kepastian hukum, dan infrastruktur. Untuk menunjang itu harus
ditopang data kependudukan yang valid.
“Butuh penyamaan data,
jangan sampai nanti yang di pusat berbicara, kemudian yang di daerah
kebijakannya lain lagi. Kemudian di tingkat satu lain, tingkat dua lain lagi,
itulah fungsi dari pada Pemda,†ucapnya.
Lebih lanjut, Tito
juga akan berupaya mengubah kultur pemerintahan hingga tingkat daerah agar
lebih bersifat melayani, bukan kultur feodalistik sebagaimana yang ditekankan
Presiden Joko Widodo (Jokowi).(jpg)